Gara-gara BLT, Kantor Wali Nagari Pessel Dirusak

iklan halaman depan

Gara-gara BLT, Kantor Wali Nagari Pessel Dirusak

Minggu, 24 Mei 2020

Warga mendatangi kantor wali nagari di kabupaten Pesisir Selatan

Pesisir Selatan, fajarsumbar.com - Sudah empat kantor wali nagari di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar), yang dirusak karena masalah bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.

Kasus keempat atau terbaru ada di Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kamis (21/5/2020) siang.

Wali Nagari Punggasan Utara, Syafrisal, menceritakan belasan warga mendatangi kantornya untuk memprotes pemerintah nagari karena mereka tak mendapatkan BLT.

Pada hari itu, kata dia, kantor tak buka karena tanggal merah.

Sejumlah warga lalu melempari kantor dengan batu. Akibatnya, enam bidang kaca pecah, satu layar monitor pecah, pot bunga berserakan, dan pagar rusak. Total kerugian materi sekitar Rp5 juta.

Atas kejadian itu, Syafrisal melaporkan tiga orang sebagai terduga pelaku perusakan berdasarkan sejumlah saksi mata ke kantor polisi. Ia melaporkannya pada hari yang sama saat perusakan terjadi.

Berdasarkan laporan itu, polisi pun mengamankan tiga orang yakni M (28), W (18), dan J (30) pada Jumat (22/5/2020). Kini mereka berada di Markas Polres Pessel di Painan.

"Yang diduga melakukan perusakan lebih dari tiga orang. Namun, saya hanya melaporkan tiga orang karena mereka yang paling banyak melakukan perusakan menurut saksi mata," ujar Syafrisal, Sabtu (23/5/2020).

Ia menuturkan sekelompok warga tersebut protes tak terima BLT. Mereka, kata Syafrisal, mengira semua orang mendapatkan BLT, padahal hanya untuk warga miskin.

"Sebagian dari mereka yang protes itu terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan dan BLT. Terduga pelaku yang masih bujang itu orang tuanya sudah menerima BLT. Dia tidak diberi BLT karena masih dalam tanggungan orang tuanya. Satu terduga pelaku bahkan sudah terima BLT yang lain. Dari ketiga terduga pelaku itu, hanya satu yang tidak terima BLT," tuturnya.

Syafrizal pun menjamin penerima berbagai bantuan untuk warga miskin yang terdampak Covid-19 di nagarinya tidak sama. Pihaknya telah mendata warga penerima bantuan tersebut dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Di kecamatan yang sama, sejumlah warga melempari kaca kantor Wali Nagari Muara Kandis Punggasan pada Rabu (20/5/2020). Seperti yang terjadi di Punggasan Utara, warga Muara Kandis Punggasan itu pun mengira semua orang menerima BLT. Padahal, mereka tak terdaftar sebagai penerima.

Total kerugian material kantor di atas Rp5 juta.

Perusakan kantor wali nagari karena masalah BLT di Pessel kali pertama terjadi di Nagari Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, pada Kamis (7/5/2020). Mereka merusak barang-barang di dalam kantor wali nagari dan memecahkan kaca.

Mereka menganggap penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi Sumbar tak adil, karena tak semua warga yang mendapatkan bantuan.

Perusakan kedua terjadi di kantor Wali Nagari Tanah Bakali, Kecamatan Air Pura, Jumat (15/5/2020).

Warga yang tak terdaftar sebagai penerima BLT mengobrak-abrik isi kantor, sehingga sejumlah barang rusak dan kaca pecah.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pessel, Rinaldi, menginformasikan di kabupaten itu terdapat 20.830 kepala keluarga penerima bantuan sosial tunai dari Kemensos, dan 11.337 kepala keluarga penerima JPS Pemprov Sumbar.

Selain itu ada 28.000 kepala keluarga penerima BLT Dana Desa, 16.000 kepala keluarga penerima BLT Pemkab Pessel senilai Rp28,8 miliar sebagaimana dikutip pada cnnindonesia.com.

Tiap kepala keluarga menerima BLT sebesar Rp600 ribu sebulan selama tiga bulan. Semua bantuan itu untuk warga miskin, bukan untuk semua warga, yang terdampak Covid-19. (*)