Bupati Solok Gusmal Bacakan Nota Penjelas KUA PPAS Perubahan Anggaran Tahun 2020 -->

IKLAN-TANAH

iklan halaman depan

Bupati Solok Gusmal Bacakan Nota Penjelas KUA PPAS Perubahan Anggaran Tahun 2020

Sabtu, 25 Juli 2020
Bupati Solok H.Gusmal,SE.MM serahterimakan kepada Pimpinan Rapat Paripurna Renaldo Gusmal, SE nota penjelasan bupati tentang KUA PPAS Perubahan tahun Anggaran 2020, usai dibacakan dalam rapat paripurna penyampaian nota penjelasan bupati tentang KUA PPAS Perubahan tahun Anggaran 2020, Jumat (24/07/2020) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab.Solok.

Solok, fajarsumbar.com - Bupati Solok H.Gusmal, SE.MM bacakan Nota Penjelasan Bupati Tentang KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020,  dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Tentang KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020, Jumat (24/07/2020) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab Solok.

Dalam penyampaiannya Bupati Solok menekankan, terkait dengan penghematan belanja yang dilakukan secara efektif dan efisien, serta recofusing anggaran pada APBD Kabupaten Solok Tahun 2020, merupakan upaya pemerintah daerah dalam penanganan dan antisipasi dampak pendemi Covid-19.

Bupati menyebut, saat ini perhatian khusus pemerintah daerah difokuskan pada peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, serta penguatan dan pemulihan ekonomi. 

Bupati mengatakan dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Solok memegang prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntable (Good and Governance).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Renaldo Gusmal, SE, dihadiri Sekwan Suherman bersama anggota DPRD Kab.Solok, tampak mendampingi bupati Solok dalam kesempatan itu Forkopimda, Sekda Kab.Solok H.Azwirman,SE.MM, serta SKPD Pemkab Solok.

Dikatakan bupati bahwa rancangan kebijakan umum  perubahan anggaran dan PPAS Kabupaten Solok tahun 2020 tersebut, disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Di dalamnya dikatakan bahwa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan apabila, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

Kemudian alsasan lainnya adalah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, diantaranya disebabkan oleh keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya, harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Dan penyebab lain adalah keadaan Darurat, dan / atau Keadaan luar biasa.

Dikatakan Bupati bahwa tujuan dilakukannya penyusunan kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020.

Di antaranya, untuk memberikan Pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2020.

Kemudian untuk menyesuaikan perubahan Prediksi penerimaan  Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Lalu, untuk menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa)

Dan, untuk melakukan perubahan kebijakan pengganggaran, terkait penanganan permasalahan sosial dan ekonomi, yang perlu mendapat penanganan cepat, dengan memperhatikan prioritas Nasional, Regional dan Daerah.

Serta untuk melakukan penajaman prioritas kegiatan, melalui pergeseran anggaran,Penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dijelaskan bupati bahwa kebijakan pendapatan daerah pada perubahan APBD terrsebut, setidaknya dilakukan dengan mempertimbangkan 4 alasan sebagai berikut,

Perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapal untuk setiap sumber, baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Realisasi Pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2020.

Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Hasil kinerja dari pengetolaan BLUD dan BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dikatakan bupati bahwa, pendapatan daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020, diperkirakan berkurang dari APBD awal Rp.1.232.524.496.560,55 menjadi Rp. 1.137.880.972.596.55 setelah perubahan.

Bupati menjelaskan bahwa penurunan tersebut disebabkan adanya pengurangan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dikatakan bupati bahwa kenaikan hanya terjadi pada sumber Pendapatan Asli Daerah.

Mengenai arahan kebijakan belanja pada Perubahan APBD Kabupaten Solok, Bupati Solok Gusmal menjelaskannya sebagai berikut,

Belanja Tidak Langsung, untuk belanja pegawai dihitung dengan memperhatikan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan sampai bulan Juni 2020.

Belanja Hibah, Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik, Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Nagari, disesuaikan dengan realisasi pendapatan serta belanja tidak terduga.

Terkait dengan Belanja Langsung bupati menyampaikan bahwa, kebijakan penganggaran belanja langsung tersebut diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan.  Dan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut,

Yaitu, kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat. Kewajiban kepada Pemerintah Nagari yang terdiri atas hasil pajak daerah. Kewajiban terhadap belanja yang terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemudian kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD dengan memprioritaskan untuk belanja operasional perkantoran seperti biaya listrik, Air,telepon, internet, honorarium PTT dan THL, pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor.

Dan adanya kegiatan yang merupakan bagian dari strategis untuk meningkatkan pelayanan publik.

Serta program dan kegiatan yang menjadi prioritas, dalam rangka pencapaian  target RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021, atau dikenal dengan istilah  Money Follow Program.

Lebih jauh bupati menyampaikan bahwa, berdasarkan pertimbangan kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan daerah, jumlah belanja dalam APBD Perubahan Tahun 2020 mengalami penurunan Pada APBD awal anggaran belanja sebesar Rp.  1.262.524.496.560,55 menjadi Rp.  1.179.702.873.327,23 setelah perubahan.

Mengeni Struktur belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2020, bupati menjelaskan hal itu terdiri dari, Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.840.923.414.526,23 terdiri dari, Belanja pegawai, Belanja Hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintah daerah, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Nagari, Belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Nagari dan Partai Politik, Belanja Tidak Terduga.

Dikatakan bupati bahwa, Belanja Langsung sebesar Rp. 338.779.458.801,Jika dibandingkan dengan APBD awal, terjadi penurunan sebesar Rp.  84.807.342.741, Struktur belanja langsung terdiri dari, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.(nr)