DPRD Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUPA-PPAS APBD 2020 -->

IKLAN-TANAH

iklan halaman depan

DPRD Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUPA-PPAS APBD 2020

Kamis, 06 Agustus 2020
(pengelaran rapat paripurna DPRD Kota Padang mengenai rancangan KUPA-PPAS APBD 2020)

Padang, fajarsumbar.com - DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Sidang Utama, Kamis, (6/8/2020) dengan agenda penyampaian secara resmi rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Padang Syafrial Kani dengan diikuti para Wakil Ketua, Sekretaris DPRD dan seluruh anggota DPRD di Kota Bingkuang. Juga hadir unsur Forkopimda, Sekda Amasrul beserta asisten dan pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang serta stakeholder terkait.

Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa pada kesempatan itu menyebutkan, penyusunan KUPA-PPAS TA 2020 ini merupakan tahap awal proses penyusunan Perubahan APBD Kota Padang TA 2020. Selanjutnya akan diteruskan dengan PPAS Perubahan APBD TA  2020.

"KUPA dan PPAS Perubahan yang kami sampaikan hari ini adalah, dalam rangka efektivitas proses pembahasannya, dan hal tersebut sesuai dengan Permendagri No.33 Tahun 2019," sebutnya.

Ia menjelaskan, alasan dilakukannya KUPA-PPAS-P TA 2020 disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya pertama karena terjadinya penyesuaian terhadap Rancangan APBD, kemudian penyesuaian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19.

"Ketiga adalah, untuk penyesuaian terhadap dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)," ucapnya.

Semuanya, kata wawako, sesuai dengan Permenkeu No.19 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, DAU dan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Kemudian juga disertai Permenkeu dan Perpres serta aturan Pemerintah lainnya.

"Adapun yang keempat adalah, penyesuaian terhadap lain-lain pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berdasarkan keputusan Gubernur Sumbar. Seterunya penyesuaian pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat serta penyesuaian DID berdasarkan Permenkeu terkait serta masih banyak penyesuaian lainnya," tukuknya.

Ia menambahkan, pada tahun anggaran 2020 ini sejatinya memiliki arti yang sangat penting bagi Kota Padang, karena merupakan tahun kedua bagi Kota Padang melaksanakan pembangunan sesuai RPJMD 2019-2024.

"Namun pada tahun ini kita di Kota Padang ikut dilanda pandemi Covid-19 yang telah memporak-porandakan segala sektor kehidupan masyarakat. Sehingga berdasarkan perubahan RKPD, di samping penekanan prioritas program Kota Padang yang tetap mengacu pada 9 program prioritas daerah, kemudian juga fokus pada pencegahan dan penanggalungan Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret lalu," bebernya.

Hendri juga mengungkapkan, akibat pandemi Covid-19 sejauh ini telah menyebabkan beberapa hal. Seperti tidak adanya kunjungan di destinasi wisata, berkurangnya transaksi di hotel/restoran serta bagi para pedagang kecil dan menengah. Selanjutnya juga berdampak pada sebanyak 12 ribu UKM/kuliner/ritel/jasa/kerajinan/ultra mikro dan dirumahkannya sebanyak 5.431 pekerja dari 172 perusahaan.

"Kondisi ini tentu menyebabkan PAD berkurang sekitar 25 persen dari yang sudah ditargetkan pada awal 2020 yang lalu sebesar Rp881 miliar. 


Oleh sebab itu, prinsip penganggaran yang efisien dan efektif perlu dilakukan agar anggaran yang tersedia mampu mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. (*)