Fraksi PKS: Usut Tuntas Proyek Relokasi RSUD M. Zein Painan -->

IKLAN-TANAH

iklan halaman depan

Fraksi PKS: Usut Tuntas Proyek Relokasi RSUD M. Zein Painan

Rabu, 12 Agustus 2020
Desain gedung RSUD M. Zein di Bukik Kabun Taranak. ist



Pessel, Fajarsumbar.com-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Pesisir Selatan mendukung langkah Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni yang mengungkap hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Sumatera Barat terhadap proyek relokasi RSUD M. Zein Painan di Bukik Kabun Taranak. Semua permasalahan pada proyek itu harus diluruskan agar relokasi RSUD M. Zein itu takkan menyebabkan masalah yang lebih besar lagi.

Sikap Fraksi PKS itu ditegaskan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Pessel, Feby Rifly, Rabu (12/8). Fraksi PKS menurut Feby mendukung langkah Bupati Hendrajoni yang mengungkap hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Sumbar dan sikap Bupati Hendrajoni untuk tidak meneruskan proyek relokasi RSUD M. Zein sampai adanya kepastian hukum.

Seperti diketahui, proyek relokasi RSUD M. Zein Painan tak kunjung tuntas. Pembangunan proyek itu menghadapi masalah, hingga kelanjutan pembangunannya terlunta-lunta.

Terkatung-katungnya pembangunan proyek di Bukik Kabun Taranak itu karena berbagai masalah yang menghadang. Rupanya, megaproyek itu sudah bermasalah dari awal.

Dijelaskan Feby, Bupati Pessel, Hendrajoni selesai menyampaikan kata sambutan atas kesepakatan Nota KUA dan PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2021, Senin (10/8) mengungkapkan hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Sumbar terhadap Proyek Relokasi RSUD M Zein Painan di Bukit Kabun Taranak.

Di penghujung rapat paripurna DPRD yang terbuka untuk umum tersebut, Bupati Hendrajoni menyampaikan, bahwa pihaknya tidak akan melanjutkan proyek relokasi RSUD M Zein Painan di Bukit Kabun Taranak, karena banyak penyimpangan dan telah merugikan keuangan negara Rp32,135 miliar.

Adapun hasil audit BPKP Perwakikan Sumbar nomor: LAINV-316/PW03/5/2019 tanggal 3 September 2019 yang diungkap Bupati Hendrajoni tersebut adalah, pembangunan relokasi RSUD M Zein Painan tidak memenuhi persyaratan lokasi sesuai Permenkes nomor: 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dan pembangunannya tidak didukung dengan dokumen Amdal.

Pemilihan jenis pondasi berdasarkan rekomendasi PT Pandu Persada selaku konsultan perencana kurang memperhitungkan kesesuaian kondisi tanah, dan pematangan lahan tidak dilakukan sesuai prosedur dalam laporan studi kelayakan dan dokumen UKL UPL.

Hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Narotama Surabaya yang diketuai Dr. Ir. Koespiadi, MT tanggal 29 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan gedung relokasi RSUD M. Zein Painan tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku, yaitu SNI 8470 (2017), ICE MoGE Vol. 2 (2012), ACI 318-14, SNI 2847-2013, yaitu serviceability pondasi bangunan sudah tidak terpenuhi.

Mengingat pondasi konstruksi sarang laba-laba (KSLL), maka tidak mampu memikul beban bangunan. Ahli tidak merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan terhadap bangunan gedung. Bangunan gedung menyimpan tegangan potensial akibat terjadinya penurunan fondasi secara terus menerus. Lagi pula, penggunaan konstruksi fondasi KSLL sudah dibekukan oleh Kemenkum-HAM, karena ada sengketa.

Proses pelaksanaan pengadaan (lelang) tidak sesuai Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 yang sudah diubah dengan Perpres Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yaitu, dokumen yang diunggah PT Waskita Karya (Persero) pada http://lpse.pesisirselatankan.go.id, ditemukan dokumen yang menggunakan materai asli dengan nomor berbeda dengan nomor yang di-upload, dan terdapat perubahan materai pada jaminan Fire Supression.

Lebih lanjut, Feby menjelaskan paparan Bupati Hendrajoni, tentang pemeriksaan terhadap proses lelang yang dilaksanakan melalui proses e-procurement oleh ULP Kabupaten Pessel. Proses lelang itu terindikasi ada persekongkolan di antara peserta lelang yang memasukan penawaran, dengan temuan, yaitu terdapat kesamaan dokumen dukungan. Seluruh penawaran mendekati HPS. Pengunaan IP Address (identitas setiap perangkat komputasi) yang sama pada seluruh penawar.

Bupati Hendrajoni juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sumbar terhadap LKPD Tahun Anggaran 2016 Nomor: 35.C/LHP/XVIII.PDG/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati (Bupati Hendrajoni) agar meminta pertanggungjawaban Bupati Periode 2010-2015 karena pelaksanaan proyek relokasi RSUD M. Zein Painan tersebut melanggar Pasal 54A Ayat (6) Permendagri Nomor: 21 Tahun 2011 yang berbunyi: jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak, tidak melampaui akhir masa jabatan kepala daerah. Karena masa kontrak proyek tersebut berakhir pada bulan Juni 2016, sementara masa jabatan Bupati periode 2010-2015 berakhir pada bulan Oktorber 2015, sesuai dengan Surat Mendagri Nomor: 131.13-5680 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bupati Pesisir Selatan.

Masih memaparkan penjelasan Bupati Hendrajoni, Feby mengungkapkan ditemukan kejanggalan, bahwa pekerjaan dimulai tanggal 18 Mei 2015, bersamaan dengan keluarnya IMB, dan IMB yang dikeluarkan ada dua buah dengan nomor dan tanggal yang sama, tapi luasnya berbeda. Yang satu luasnya 9.998 meter persegi, dan satu lagi 11.919 meter persegi.

Proyek relokasi RSUD M Zein Painan menurut Feby dibangun menggunakan dana pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang kini berubah nama jadi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berdasar Perda Nomor: 3 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Pinjaman Pemkab Pessel kepada PIP. Besar pinjaman Rp99 miliar, dengan rincian Rp96 miliar untuk konstruksi dan Rp3 miliar untuk Alkes, dan jangka waktu pinjaman selama lima tahun.

Bupati Hendrajoni menyampaikan, bahwa persoalan proyek tersebut sudah diusut Polda Sumbar. Beberapa pejabat terkait sudah diperiksa. Dan sebelumnya, dalam keterangan LKPD Tahun Anggaran 2019 yang sudah diaudit BPK, disebutkan, bahwa hasil audit investigasi BPKP tersebut sudah diserahkan Bupati Hendrajoni kepada KPK pada tanggal 2 Juni 2020, dengan surat nomor 700/1581/Insp-PS/VI/2020. Feby mendukung langkah hukum untuk mengusut kasus ini. "Kita mendorong agar penegak hukum untuk mengusut kasus ini. Dengan kepastian hukum, maka langkah-langkah selanjutnya tentang proyek tersebut bisa dirumuskan kembali," ujar Feby. (arr)