Terlanjur Memelihara Hewan Dilindungi segera Daftarkan, Batas Akhir 4 September -->

IKLAN-TANAH

iklan halaman depan

Terlanjur Memelihara Hewan Dilindungi segera Daftarkan, Batas Akhir 4 September

Rabu, 02 September 2020
Lomba burung bakicau.

Lubukbasung, fajarsumbar.com - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat mengimbau pecinta burung berkicau untuk segera mendaftarkan dan melaporkan satwa terutama burung yang sudah masuk dalam daftar dilindungi. Batasnya sampai Jumat (4/9).

Hal ini ditegaskan oleh Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Sumbar, Ade Putra di Lubuk Basung, Rabu (5/9/2020). Pendaftaran satwa dilindungi akan berakhir pada 4 September 2020.

Batas akhir pendaftaran itu sesuai dalam pengumuman dengan nomor PG:827/K.9/TU/TSL/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BKSDA Sumatera Barat, Erly Sukrismanto.

Dalam pengumuman itu disampaikan bahwa pendataan satwa berakhir pada Jumat 4 September 2020 pukul 14.30 WIB.

Sebelumnya pada 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) mengeluarkan Peraturan Menteri LKH Nomor P.20/2018 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/2018 tentang daftar tumbuhan dan satwa dilindungi.

Dalam peraturan tersebut beberapa jenis satwa terutama burung yang sebelumnya tidak masuk daftar dilindungi menjadi dilindungi seperti, burung tiong emas (beo), burung cica daun atau murai daun dan lainnya.

Sejak dikeluarkannya aturan tersebut, bagi masyarakat yang terlanjur memiliki dan memelihara satwa dilindungi diwajibkan untuk melaporkannya kepada BKSDA untuk didata dan dibuatkan tanda pelaporan.

Dalam pasal 1B ayat 4 aturan tersebut dijelaskan bahwa tenggang waktu pendataan adalah selama dua tahun sejak peraturan tersebut dikeluarkan.

Untuk satwa burung dilindungi wajib melaporkan, sedangkan yang tidak dilindungi secara sukarela melaporkannya.

BKSDA selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah memiliki tugas dan wewenang pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar telah melakukan sosialisasi dan membuka posko pendataan di setiap kantor BKSDA di daerah kabupaten dan kota.

Apabila setelah masa pendataan selesai, maka kepada pemilik satwa terutama burung dilindungi yang tidak melaporkan kepemilikannya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sebelumnya pada 17 Juli 2020 di Pasar Lawang Kecamatan Matur, BKSDA bersama Polres Agam menangkap oknum guru yang bekerja di Padang Pariaman akan memperjual belikan burung dilindungi jenis tiong emas (Graculla religiosa) dan burung nuri kalung ungu (Eos squamata) dengan modus menggunakan akun Facebook palsu.

"Saat ini pelaku sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Agam," katanya.

Sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Undang-undang itu setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun mati ataupun bagian-bagian tubuhnya.

Sanksi terhadap perbuatan tersebut adalah pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. (Yanto)