Tujuh Usulan Ketua PPDI Sumbar Dibahas dalam Rapimnas PPDI di Jawa Tengah -->

IKLAN-TANAH

iklan halaman depan

Tujuh Usulan Ketua PPDI Sumbar Dibahas dalam Rapimnas PPDI di Jawa Tengah

Rabu, 16 September 2020
Ketua PPDI Sumbar Nofrianto bersama ketua PPDI Pusat, Sekjen PPDI, saat Rapimnas di Pekalongan Jawa Tengah.


Solsel, fajarsumbar.com - Rapimnas Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Pekalongan, Jawa Tengan berjalan lancar. Rapimnas itu dilangsungkan 11-12 September 2020.

Hal ini disampaikan oleh ketua PPDI Sumatera Barat Nofrianto kepada fajarsumbar.com di Padang Aro, Rabu (16/9/2020).

Rapim itu juga dihadiri oleh ketua umum PPDI Pusat Mujito, Sekretaris Jenderal (Sekjend) PPDI Pusat  Sardjoko, perwakilan Kemendagri, ketua PPDI se Indonesia.

Lanjut Nofrianto, dalam Rapimnas itu banyak menghasilkan keputusan diantaranya, mendesak Kemendagri untuk segera menerbitkan regulasi tentang Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD), sehingga perangkat desa memiliki database tersendiri, dan untuk jangka panjang agar dapat mengangkat perangkat desa menjadi PNS.

Mendesak Kemendagri untuk menindak tegas dan memberi sanksi bagi kepala Desa/Wali Nagari yang melakukan pemberhentian Perangkat Desa/Nagari yang tidak sesuai dengan aturan melalui Bupati/Walikota setempat.

Memberikan kesejahteraan bagi Perangkat Desa/Nagari baik Siltap, Tunjangan,BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Mengembalikan kembali posisi staf Desa/Nagari menjadi perangkat Desa/Nagari dan menyesuaikan Siltap dan kesejahteraannya.

Menjadikan atau mempatenkan Batik PPDI sebagai Batik Nasional perangkat Desa/Nagari, menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi anggota PPDI. 

Mendesak Kemendagri untuk segera menerbitkan Nomor Register bagi Desa/Nagari persiapan agar segera menjadi Definitif. (Abg)