Ada 4 Agenda Besar yang Dilaksanakan Inspektorat Pemkab Padang Pariaman -->

IKLAN-UT-TAYANG-16-NOVEMBER-2020

iklan halaman depan

Ada 4 Agenda Besar yang Dilaksanakan Inspektorat Pemkab Padang Pariaman

Senin, 12 Oktober 2020

Inspektur Hendra Aswara pimpin rapat evaluasi kinerja bersama auditor dan pejabat pengawas di Inspektorat, Senin (12/10/20).


Pd.Pariaman, fajarsumbar.com - Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan empat kegiatan pada bulan Oktober ini. 


Keempat kegiatan itu adalah audit ketaatan, audit kinerja, audit perizinan dan non perizinan, serta reviu Analisi Standar Biaya/Satuan Standar Harga (ASB/SSH).


Audit berlangsung selama 15 hari yang telah dilaksanakan awal bulan ini. Audit bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap perundangan-undangan yang berlaku dan tindak lanjut Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


“Kita sudah bentuk 4 Tim Audit, dan sedang dalam proses permintaan data kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk” kata Inspektur Hendra Aswara usai rapat evaluasi kinerja di Kantornya, Parit Malintang, Senin (12/10/20).


Ia mengakui kegiatan audit ketaatan dan audit kinerja dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk pendampingan, pembinaan serta evaluasi. Diharapkan, melalui pemeriksaan ini, program yang sudah dan akan dilaksanakan pada OPD, bisa berjalan transparan dan akuntabel.


Menurut Hendra, untuk audit perizinan baru pertama kali dilakukan atas mandatory dari  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pelaksanaan audit ini dimaksudkan untuk menguji sejauhmana kepatuhan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kabupaten Padang Pariaman.


“Tujuan Audit perizinan agar bisa mengetahui persyaratan, lama proses dan transparansi informasi. Yaitu jelasnya besaran retribusi dan traking sistem untuk mengetahui sampai dimana proses pelayanan perijinan” ujar Peraih Juara 1 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Sumbar itu.


Selanjutnya reviu ASB/SSH, sebut Hendra, merupakan salah satu kunci utama APBD Bone Bolango agar lebih efesien, lebih efektif, dan lebih fokus. Dokumen ASB/SSH sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), kemudian diuji dengan peraturan yang berlaku saat ini.


Inspektur Hendra Aswara berharap agar Perangkat Daerah bekerja sama dengan Tim Auditor dengan menyerahkan data dan dokumen yang dibutuhkan.


"Sesuai arahan Bupati, kita wujudkan good governance dan clean government di Pariaman Pariaman” ujar mantan Kadis Perizinan itu. (saco)