Anggota DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru ke Ninik Mamak -->

IKLAN-UT-TAYANG-16-NOVEMBER-2020

iklan halaman depan

Anggota DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru ke Ninik Mamak

Senin, 19 Oktober 2020

Komisi III DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru di Agam


Lubuk Basung, Fajarsumbar.comSebanyak 5 anggota Komisi III DPRD Sumatera Barat sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2020, tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 di aula kantor Bupati Agam, Senin (19/10).


Sosialisasi perda itu ditujukan kepada ninik mamak, tokoh masyarakat, pihak kecamatan dan unsur masyarakat lainnya,  sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2020, tentang AKB.


Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Afrizal menyebutkan, lahirnya Perda nomor 6 tahun 2020 ini, Akibat meningkatnya kasus positif Covid-19 di wilayah Sumatera Barat, dimana kasus hariannya  bahkan sempat tembus dua tertinggi di Indonesia.


“Terjadinya penambahan angka kasus yang signifikan, membuat tim kesehatan kewalahan untuk menanganinya, sehingga mata rantai Covid-19 semakin sulit untuk diputus,” ujarnya.


Afrizal dikesempatan itu menjelaskan, dirinya sendiri 21 hari menjalani isolasi untuk berjuang melawan Covid-19 ini, atas dasar pengalaman sendiri itulah, diakuinya bahwa virus corona memang nyata adanya. Ini terjadi hanya karena sedikit kesalahan dalam pemakaian masker, yang tidak tertutup sampai ke hidung.


Dalam penanganan Covid-19, berbagai aturan telah dikeluarkan pemerintah agar disiplin protokol kesehatan, namun sepertinya kurang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, karena masih banyak yang belum percaya adanya virus cirona ini.


Dengan begitu, katanya, Pemprov Sumbar bersama DPRD membuat sebuah produk hukum untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam memakai masker.


Menurutnya, Perda ini adalah Perda tercepat di Indonesia dengan memakan waktu tidak sampai 1 bulan, yang proses pembentukannya tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.


“Prioritas Perda ini bukan untuk memberikan sanksi, tapi bagaimana meningkatkan kesadaran disiplin protokol kesehatan. Tidak hanya masyarakat, organisasi pemerintahan dan lainnya juga menjadi sasaran dari Perda ini,” katanya.


Namun, jika ada orang yang melanggar baik bagi perorangan maupun penanggung jawab kegiatan atau usaha, sanksi terpaksa diberlakukan, mulai dari sanksi teguran, administrasi, denda dan kurungan.


“Sanksi denda dan kurangan berlaku apabila sanksi administrasi telah dijatuhkan kepada pelanggar,” terangnya.


Sementara itu, Pjs Bupati Agam, Benni Warlis mengatakan, Pemprov Sumbar telah melahirkan satu payung hukum yang jelas dalam penanganan Covid-19 ini, supaya penyebaran virus corona dapat diatasi dengan cepat.


“Sebelumnya kita sudah sosialisasikan Perda kesetiap kecamatan, yang juga melibatkan tungku tigo sajarangan serta memanfaatkan khutbah Jum’at untuk mensosialisasikan Perda ini,” sebutnya.


Besok, katanya, tim sudah mulai turun ke lapangan untuk melakukan penindakan bagi orang yang melanggar Perda ini.


Lebih lanjut dijelaskannya, saat ini Agam berada pada zona orange, yang kasus Covid-19 mencapai 934 kasus dan meninggal 12 orang. Namun untuk tingkat kesembuhan sudah diangka 574," tutup Pjs Bupati Agam tersebut. (Yanto)