Masalah Batas Wilayah, Warga Sitalang Datangi DPRD Agam -->

IKLAN ATAS

iklan FEED halaman depan

Masalah Batas Wilayah, Warga Sitalang Datangi DPRD Agam

Senin, 26 Oktober 2020
Tokoh masyarakat Nagari Sitalang Kecamatan Amek Nagari menyampaikan aspirasi tentang permasalahan tapal batas Nagari Salareh Aia dengan Nagari Sitalang, Senin (26/10/2020).


Lubuk Basung, fajarsumbar com - Puluhan tokoh masyarakat dari Nagari Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari, mendatangi DPRD untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan tapal batas dua nagari tersebut, Senin (26/10/2020).


Tokoh masyarakat mengadu ke wakil rakyat tersebut terkait masalah tapal batas Nagari Sitalang di Kecamatan IV  Nagari dengan Nagari Salareh Aia di Kecamatan  Palembayan Kabupaten Agam. 


Menurut Ketua Badan musyawarah Nagari Sitalang, Nasril Dt Muncak menyampaikan, puluhan tahun berusaha menjelaskan masalah tapal batas itu. 


"Kami selalu mengedepan azas musyawarah kekeluargaan, namun dengan adanya penetapan tapal batas disertai terbitnya peta tapal batas antara Nagari Sitalang dengan Nagari Salareh Aia, masyarakat Sitalang merasa dirugikan," katanya selepas mengadakan pertemuan dengan komisi DPRD Agam kepada awak media.


Alasan dirugikan, katanya karena tidak samanya antara batas administrasi pemerintahan dengan batas - batas wilayah adat.


Ia menambahkan, tapal batas yang ditetapkan Pemkab Agam sangat berbeda dengan sejarah menurut para pendahulu mereka, sehingga masyarakat Nagari Sitalang tidak bisa menerima dengan kondisi tersebut.


Untuk itu, tambahnya perwakilan tokoh masyarakat Nagari Sitalang, yang terdiri dari niniak mamak, cadiak pandai, pemuda dan tokoh masyarakat lainnya datang ke DPRD Agam, meminta memfasilitasi penyelesaian tapal batas itu.


"Kami berharap permasalahan itu segera diselesaikan Pemkab Agam, dengan didorong oleh DPRD sehingga tidak terjadi permasalahan lain," katanya.


Sementara tokoh masyarakat lainnya, Afri Wendi meminta anggota Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD setempat untuk bisa turun ke lokasi, sehingga ada data pembanding dari anggota DPRD dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas itu.


"Kami menginginkan mediasi yang jelas antara kedua belah pihak dan Pemkab Agam. Jangan terkesan ada pihak yang merasa diabaikan, dimana lazimnya dalam menetap batas/sepadan tentunya kedua belah pihak harus bisa saling menerima," katanya.


Ketua DPRD Agam, Novi Irwan mengatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat akan disikapi oleh Komisi I DPRD Agam.


Menanggapi  masalah tersebut, Ketua DPRD Agam mengatakan, akan memangil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Agam untuk menanyakan sekaligus membahas permasalahan tapal batas antara dua nagari itu.


Tapal batas itu akan diselesaikan dengan cara melibatkan  seluruh elemen yang terkait secara kekeluargaan, karena masyarakat Nagari Sitalang dan Silareh Aia masih bersaudara.


Selain itu harus melibatkan tokoh adat di dua nagari tersebut, karena tanah ulayat di Minangkabau milik tokoh adat. "Tapal batas dan lokasi itu hanya diketahui oleh tokoh adat setempat," katanya. (Yanto)