Padang Pariaman Vidcon Terkait Rakor Pelaksanaan Regulasi UU Cipta Kerja -->

IKLAN-TANAH

iklan halaman depan

Padang Pariaman Vidcon Terkait Rakor Pelaksanaan Regulasi UU Cipta Kerja

Rabu, 14 Oktober 2020
.

Parit Malintang, fajarsumbar.com - Sesuai dengan Keputusan Presiden RI Jokowi Dodo dan Pimpinan DPR bahwa draft final Undang Undang Ciptaker Omnibus Law diserahkan secara resmi oleh DPR ke Pemerintah, Rabu 14 Oktober 2020.


Untuk menyikapinya dibentuk Rapat Koordinasi untuk membahas beberapa uraian substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang dimoderatori Menteri Dalam Negeri Indonesia Tito Karnavian.


Dalam rangka senergitas kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk pelaksanaan regulasi Omnibus Law, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Padang Pariaman Jonpriadi beserta jajaran lainnya menghadiri Rapat Koordinasi secara virtual melalui Video Conference di Lt. 2 Ruang Kantor Bupati Padang Pariaman, Parit Malintang, Rabu (14/10/2020).


Rapat Koordinasi yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mohammad Mahfud MD ini dihadiri  Menko Bidang Perekonomian, Mendagri, Menkeu, Menaker, Menteri LHK, Menteri ATR/Kepala BPN, Menkop dan UKM, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Kepala BPKM.


"Draf UU Cipta Kerja tersebut terdiri dari 15 bab, 11 klaster, 186 pasal, dan terdiri dari 812 halaman. Undang-undang ini mendukung agar tidak terjadinya korup dan membuka lapangan kerja di pulau lain selain Jawa. Juga adanya pemerataan pembangunan serta mempermudah pendirian badan usaha" tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto yang menjelaskan tujuan dan Substansi UU Cipta Kerja.


Untuk diketahui, ia juga memaparkan beberapa peran Pemerintah Daerah dan DPRD. Yaitu pembinaan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, penyederhanaan dan percepatan proses perizinan berusaha, penerapan sistem perizinan secara elektronik, dan penyederhanaan regulasi dengan mengevaluasi perda yang mengacu kepada NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.


Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah memaparkan dalam urgensi RUU Cipta Kerja bahwa dengan adanya UU ini diharapkan pemerintah dapat menyediakan dan mempertahankan penciptaan lapangan kerja 2,7 sampai dengan 3 juta per tahun. 


Dalam rapat ini ia juga memaparkan grafik terkini perihal kondisi tenaga kerja di Indonesia yaitu angkatan kerja sebanyak 133, 56 juta yang mana sebanyak 126,51 juta bekerja dan 7,05 juta pengangguran.


Terkait hal ini, Menaker menjelaskan UU Cipta Kerja tidak akan mengeploitas tenaga kerja. Waktu kerja tetap mengikuti ketentuan UU 13/2003 yang meliputi 7 jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, 8 jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Sedangkan waktu istirahat dan cuti tetap ada dan diatur.


Dalam kesempatan ini, dia membenarkan perihal adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Pesangon yang betul-betul bisa diterima oleh pekerja/buruh yang hari lalu banyak dipermasalahkan oleh masyarakat pekerja/buruh. Upah minimum yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan serta aspek pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah.


"Kita juga sudah membuat jadwal bersama Forum Tripartit Nasional untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Kami membuka diri kepada akademisi, pakar hukum, ketenagakerjaan, rektor dan beberapa perangkat dan forum lainnya terkait dengan muatan RUU pemerintah" ungkap Ida Fauziyah.


Menteri Dalam Negeri Indonesia Tito Karnavian menambahkan Rapat Koordinasi ini diadakan untuk Kepala Pemerintahan seperti Gubernur, Wali Kota, Bupati dan dinas-dinas terkait untuk mengkomunikasikan beberapa substansi UU Cipta Kerja. Dan memperbaiki beberapa kesalahan pahaman dalam menerima informasi UU Cipta Kerja Omnibus Law. (r-saco)