PWI Dharmasraya Desak Polisi Usut Tuntas Pelaku Intimidasi terhadap Wartawan -->

IKLAN-TANAH

iklan halaman depan

PWI Dharmasraya Desak Polisi Usut Tuntas Pelaku Intimidasi terhadap Wartawan

Jumat, 16 Oktober 2020

Pengurus PWI Dharmasraya saat mengunjungi Mapolsek Pulau Punjung


Dharmasraya, fajarsumbar.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Dharmasraya desak aparat kepolisian mengusut tuntas pelaku tindakan intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan oknum preman terhadap Arpaliady wartawan Reportase Investigasi, Kamis (15/10/20).


Ketua PWI cabang Dharmasraya, Syafri Piliang didampingi Dewan Penasehat organisasi Syafrizal Yasin, Advokad  Tubrani, S.H., dan pengurus lainnya datangi Mapolsek Pulau Punjung, Kamis (15/10/20).


Menurutnya Syafri Piliang, tindakan premanisme dilakukan pelaku tersebut telah menciderai kemerdekaan pers serta kehidupan demokrasi. 


Sesuai dengan UU No:40/1999 tentang pokok Pers, telah diatur bahwasanya ketika ada kekeliruan dalam pemberitaan semestinya diikuti mekanisme, dengan membuat hak jawab pada media yang sama dan halaman yang sama. 


Sekiranya, tidak digubris oleh wartawan atau media bersangkutan, maka dapat melaporkan kepada pihak berwajib. 


“Prilaku main hakim sendiri dilakukan terlapor, bukan saja melanggar kemerdekan pers, tetapi juga sebuah tindakan kriminalisasi," tegas Syafri Piliang, diaminin Dewan Penasehat PWI Syafrizal Yasin dan Advokasi PWI Tibrani, S.H. 


Pers tentu tidak luput dari kesalahan, namun jika kekeliruan pemberitaan jelas tidak boleh menjadi alasan adanya intimidasi, kekerasan, teror, hingga ancaman pembunuhan.


“UU Pers dibuat supaya ada kepastian koreksi dapat dilakukan dengan tetap menjunjung perlindungan terhadap kebebasan pers. Dengan adanya kebebasan pers, antara lain masyarakat diuntungkan dengan adanya mekanisme check and balances," jelasnya.


Terkait dengan intimidasi dan pemukulan terhadap wartawan Reportase Investigasi ini, ia meminta pihak aparat dapat segera memproses pelaku pemukulan dan pengancaman dengan senjata tajam (Sanjam).


Secara terpisah Maryadi, S.E., mantan Ketua PWI Dharmasraya dua periode, menyebutkan bahwa jurnalis dalam bekerja dilindungi oleh Undang Undang. Apabila ada tindakan  menghalangi kebebasan pers termasuk mengintimidasi jurnalis, maka aparat penegak hukum wajib melakukan penegakan hukum. 


Ia juga mengajak semua media untuk terus menjunjung tinggi profesionalitas, profesi. Jangan sungkan dan takut untuk menyuarakan kebenaran. 


"Selaku anggota PWI, mengecam keras aksi intimidasi dan pemukulan terhadap wartawan Reportase Investigasi. Mengingat, wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU No 40/1999 tentang pers," katanya. 


Ia juga menyebutkan, sesuai dengan ketentuan UU No: 40/1999 tentang pokok pers, bagi siapa saja mengancam dan menghalangi tugas wartawan maka dapat dipenjara selama 2 tahun dan denda Rp500 juta. 


Atas kasus tersebut, Maryadi meminta, agar pihak penyidik kepolisian segera menangkap pelaku intimidasi dan melakukan kekerasan terhadap wartawan, sehingga supermasi hukum dapat ditegakkan di bumi pertiwi ini, pungkasnya. (Fatafza)