Ratusan Mahasiswa Dharmasraya Gelar Aksi Damai di Kantor DPRD -->

IKLAN-UT-TAYANG-16-NOVEMBER-2020

iklan halaman depan

Ratusan Mahasiswa Dharmasraya Gelar Aksi Damai di Kantor DPRD

Senin, 12 Oktober 2020
Aliansi mahasiswa Dharmasraya gelar aksi damai dalam rangka tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja


Dharmasraya, fajarsumbar.com - Aliansi Mahasiswa Dharmasraya gelar aksi damai di depan kantor DPRD setempat dalam rangka tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Senin (12/10/2020).


Ratusan mahasiswa tersebut di sambut Bupati Dharmasraya H Amrizal Dt Rajo Medan, Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto, wakil ketua Ir H Adi Gunawan, M.M.,  Dandim 0310/SSD, Kapolres Dharmasraya, Sekdakab, dinas instansi terkait, serta ratusan personil satuan pengamanan dari  TNI, Polri, Pol PP, dan DLLAJ.


Dalam orasinya, para Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) saling bergantian menyampaikan orasi, sehingga menuntut wakil rakyat itu untuk menandatangi penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. 


Menurut mahasiswa tersebut, UU Omnibus Law Cipta Kerja sangat merugikan kaum buruh. Sebagai anak buruh, tentu sangat keberatan dengan lahirnya UU yang tidak berpihak kepada tenaga kerja tersebut. Maka dari itu, kita menuntut pemerintah melalui DPRD agar melakukan penolakan terhadap lahirnya UU tersebut. 


Bupati Dharmasraya H Amrizal Dt Rajo Medan pada kesempatan itu, menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada seluruh mahasiswa yang melakukan aksi damai. Dikarenakan dalam menyampaikan orasi, masih tetap mengedepankan nilai kesopanan dan saling menghargai. 


Setidaknya hal ini, dapat menjadi pembelajaran bagi mahasiswa lain dalam menyampaikan orasi. Sebagai pengawal demokrasi, mahasiswa tentu memiliki hak dan wajib menyampaikan pendapat. Namun perlu juga mengedepankan norma kesopanan sebagai wujud budaya orang timur. 


Sementara itu, Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto, S.H., pada kesempatan itu juga sepakat menandatangani tuntutan dari mahasiswa tentang penolakan lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja. 


"Persetujuan penandatanganan penolakan atas lahirnya UU Omnibus Law dilakukan karena ini merupakan aspirasi rakyat melalui mahasiswa. Maka sebagai wakil rakyat, penyambung lidah rakyat. Maka hal ini akan kita sampaikan ke tingkat lebih atas yakni pemerintahan provinsi. Sehingga dapat pula di sampaikan ke tingkat pusat," kata Pariyanto. 


Ia juga menambahkan bahwa lembaga DPRD tingkat kabupaten hanya sebatas menerima aspirasi. Dan akan di teruskan ke tingkat lebih tinggi di atasnya. Bagaimana tindak lanjut dan hasil akhirnya, tentu bukan kewenangan penuh DPRD tingkat Kabupaten. 


"Secara pribadi saya sangat salut, dan bangga kepada mahasiswa tergabung dalam aliansi mahasiswa Dharmasraya, saat menyampaikan orasi. Decak kagum ini, spontanitas keluar dari mulut saya dikarenakan para mahasiswa dalam menyampaikan orasi tetap mengedepankan kesopanan, dan tata krama. Dengan memperlihatkan bahwa diri mereka memang orang terpelajar," puji Pariyanto. 


Semoga ke depan,  saling bersinergi dalam memajukan Dharmasraya terutama di bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. (Fatafza)