Warga Laporkan Salah Seorang Kadis di Dharmasraya ke Bawaslu -->

IKLAN-UT-TAYANG-16-NOVEMBER-2020

iklan halaman depan

Warga Laporkan Salah Seorang Kadis di Dharmasraya ke Bawaslu

Rabu, 28 Oktober 2020

Zulfardi, didampingi kuasa hukum Doni Fitra. SH, menerima surat laporan dari anggota Bawaslu Dharmasraya


Dharmasraya, fajarsumbar.com - Zulfardi warga Jorong Gunung Talang, Kenagarian Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, didampingi kuasa hukumnya Doni Fitra. SH, laporkan salah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) inisial Drm, ke Bawaslu Dharmasraya, Rabu (28/10/20). 


Laporan tersebut, terjadi atas adanya dugaan dilakukan oleh oknum ASN tersebut bersama rekannya, atas pelanggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan laporan No: 004/PL/PB/Kab/03.09/X/2020.


Menurutnya, perbuatan dilakukan terlapor telah melanggar hak azasi, dan kebebasan dalam berdemokrasi, sehingga perbuatan dan tindakan terlapor, yakni merupakan oknum salah seorang kepala dinas  di Pemkab Dharmasraya itu telah merugikan pasangan calon nomor urut 1, dan menguntungkan paslon nomor urut 2. 


Zulfardi, mejelaskan bahwa kejadian itu berawal pada hari Selasa 27 Oktober 2020, di ruangan kantor Wali Nagari Taratak Tinggi, bahwasanya Zulfardi, bersama salah satu kepala jorong setempat, membuat surat kesepakatan dan perdamaian, atas kesalahpahaman antara kedua belah pihak, terhadap pencairan dana bantuan UMKM dari Pemkab Dharmasraya.


"Awal mulanya, kesalahpahaman itu, berawal dari adanya warga melapor kepada saya, bahwa ibu jorong, telah membatalkan usulan pencairan dana bantuan UMKM dari Pemkab Dharmasraya, lantaran di rumahnya ada terpasang spanduk pasangan calon bupati Panji-Yos," papar Zufardi. 


Sebagai salah seorang tokoh masyarakat, tentu dia merasa bertanggung jawab terhadap warga yang telah dirugikan oleh oknum kepala jorong tersebut. Maka dia langsung menemui kepala jorong bersama tokoh masyarakat lainnya. 


Saat itu, kepala jorong masih, tetap mempertahankan argumenya, dan bersikeras mengatakan tidak bisa lagi mendapatkan bantuan, dikarenakan di rumahnya terpasang spanduk pasangan calon nomor urut 1 (Panji-Yos). 


Merasa tidak puas, sambutan dan penyelesaian dari sosok oknum kepala jorong tersebut, akhirnya Zulfardi, bersama tokoh masyarakat lainnya, langsung menuju kantor wali nagari Taratak Tinggi untuk mendapatkan keadilan.


Setelah dilakukan mediasi oleh Wali Nagari Taratak Tinggi, maka tokoh masyarakat dan oknum kepala jorong, mendapatkan solusi terbaik. Bahkan,  oknum kepala jorong tersebut mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan bahkan bersedia untuk membuat surat pernyataan dan perdamaian. 


Saat itu, sekira pukul 14 Wib, tiba-tiba datang oknum kepala dinas bersama tiga orang temannya, sembari membentak-bentak tokoh masyarakat tersebut, dan langsung merobek-robek kertas surat kesepakatan dan perdamaian telah dibuat. 


Bukan saja hingga di sana, bahkan oknum ASN tersebut, juga mengancam tokoh masyarakat itu, sembari menendang kursi, dan memukul dinding kantor wali.


Doni Fitra,  selaku kuasa hukum pelapor menjelaskan, bahwa perbuatan seorang oknum ASN ini, tidak mencerminkan sikap ketauladanan aparatur negara yang baik, sehingga mengancam kebebasan warga dalam berdemokrasi.


Maka dari itu, akan selalu mendorong Bawaslu untuk, menegakan hukum tentang Pilkada, sesuai dengan UU No : 10/2016, tentang perubahan kedua, atas UU No : 1/2915, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No: 2/2014, tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. 


Hal ini diakukan, agar pihak siapapun agar menghargai hak pilihan orang lain. Jangan ada intimidasi dalam menentukan pilihan, karena hal tersebut telah melanggar ketentuan UU berlaku di negara ini. 


Secara terpisah, Alde Rado, anggota Bawaslu Dharmasraya, membenarkan telah masuknya laporan dari salah seorang masyarakat, tentang adanya intimidasi dari salah seorang oknum ASN, yang juga merupakan oknum kepala dinas di Pemkab Dharmasraya. 


Untuk menindak lanjuti kasus tersebut, pihak Bawaslu akan segera memproses, dan memberikan tenggat waktu selama 2 hari, semenjak surat laporan diterima, agar pelapor dapat melengkapi syarat formil, dan materil laporan. (Fatafza)