2 Hari Lagi Pemerintah akan Putuskan Daerah Prioritas Vaksin Covid 19 -->

IKLAN ATAS

iklan FEED halaman depan

2 Hari Lagi Pemerintah akan Putuskan Daerah Prioritas Vaksin Covid 19

Selasa, 24 November 2020

ilustrasi


Jakarta, fajarsumbar.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan pemerintah akan memutuskan wilayah yang menjadi prioritas vaksinasi virus corona dua hari mendatang. 


Erick yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini menuturkan keputusan itu akan didiskusikan bersama dengan pemerintah daerah (pemda).


"Tentu yang sedang kami tunggu, keputusan ini rencananya 1-2 hari ke depan, juga ada pertemuan dengan gubernur dan walikota untuk pastikan salah satunya apakah kami akan prioritaskan zona merah dulu yang jelas jelas tingkat kematian dan penularan tinggi, bisa saja kami prioritaskan zona merah dulu," ujarnya dalam webinar bertajuk Persiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19, Selasa (24/11/2020) sebagaimana dikutip pada cnnindonesia.com.


Jika berdasarkan usia, Erick menuturkan pemerintah tetap akan memprioritaskan pemberian vaksin kepada penduduk usia 18-59 tahun. 


Pertimbangannya, vaksin Sinovac yang akan digunakan pada vaksinasi tahap awal ini diujicobakan pada penduduk rentang usia 18-59 tahun. Namun, ke depan kebijakan itu akan berubah sesuai dengan perkembangan penggunaan vaksin.


"Nanti Kementerian Kesehatan tentu kan tidak satu macam vaksin, tidak Sinovac saja, bisa saja ada tambahan 1-2 vaksin lagi jadi jumlahnya 3. Ketika bicara merek beda misalnya X dan Y di luar Sinovac, tentu nanti usia rentan bisa saja di atas 59 tahun, Sinovac dengan pengembangan nanti bisa di atas 18-59 tahun," tuturnya.


Ia mengungkapkan berdasarkan sejumlah riset terakhir sebanyak 66 persen responden mengaku sangat ingin disuntik vaksin virus corona. Sedangkan, sisanya mengaku tidak ingin mendapatkan vaksin covid-19.


"Ada 16 persen yang tidak mau vaksin tentu juga kami tidak paksakan yang 16 persen, tidak mau divaksin, tidak tahu alasannya apa. Karena kalau halal haram itu kami sampaikan pasti otoritas tertinggi MUI yang akan tentukan halal dan haram, dan sejak awal MUI terlibat," tuturnya.


Sebelumnya, PT Bio Farma (Persero) menyebut kandidat vaksin virus corona yang bakal digunakan pemerintah pada pekan ketiga Desember mendatang adalah vaksin impor yang dikembangkan perusahaan biofarmasi China, Sinovac. 


Namun, vaksin Sinovac ini harus sudah terbukti aman serta mendapatkan lampu hijau Emergency Use Authorization (EUA) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia.


"Yang Desember nanti akan menggunakan impor vaksin jadi dari Sinovac. Tapi itu nanti juga akan di-approved dulu oleh BPOM, " kata Honesti saat dihubungi. (*)