Anggota Komisi II DPR RI Kunker ke Pd. Pariaman, Ini yang Dibahas -->

IKLAN ATAS

iklan FEED halaman depan

Anggota Komisi II DPR RI Kunker ke Pd. Pariaman, Ini yang Dibahas

Senin, 30 November 2020

Pjs Bupati Padang Pariaman Adib Alfikri bertukar cendra mata dengan Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. (foto.dok.Ist)


Pd.Pariaman, fajarsumbar.com - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau kesiapan Kabupaten Padang Pariaman terkait persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan di Hall Kantor Bupati, Senin (30/11/20)


Pjs. Bupati Padang Pariaman Adib Alfikri,S.E.,M.Si mengucapkan terimakan atas kunjungan kerja ini ditengah kesibukan kerja.


Kata dia, substansi jumlah pemilih yang telah memiliki KTP Elektronik sebanyak 304.341dengan jumlah telah direkam 302.353. Dan lebihnya akan diselesaikan secara cepat.


Permasalahan yang tengah dihadapi, sebut Adib, masih ditemui masyarakat  tidak dengan kesadaran sendiri mengunjugi pusat-pusat pelayanan untuk merekam data KTP-Elektronik.


"Strategi dan upaya untuk mengatasi permasalahan itu, kita bekerjasama dengan KPU untuk memobilisasi target perekaman, pelayanan jemput bola ke nagari-nagari sesuai target perekaman. Pun mengundang merekam dengan sistim by name by address, dan pelayanan ke rumah bagi lansia, disabilitas serta orang sakit" ungkap Adib.


Dijelaskannya,dukungan pemerintah daerah kepada KPU dan Bawaslu mengalokasikan anggatan melalui APBD dengan rincian untuk KPU sebesar Rp 25 M, dan Bawaslu sebesar Rp 10,3 M serta dukungan sarana prasarana di Kecamatan dan Nagari.


"Untuk mewujudkan netralitas ASN, telah dilaksanakan apel ikrar bersama. Dan menindaklanjuti rekomendasi atas pelanggaran kode etik dari komisi ASN terkait sanksi bagi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN" tegas dia.


Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Syamsurizal, S.E.,M.M mengatakan tujuan kunjungan ini melihat lebih dekat kesiapan dan persiapan Kabupaten Padang pariaman dalam rangka pilkada tahun 2020


"Visi utama dari Komisi II dalam pelaksanaan pilkda itu melihat penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggraan pilkada tahun 2020. Lagi ingin menciptakan dan mewujudkan kepala daerah yang cerdas, berintegritas dan untuk memajukan masyarakat,"terangnya


Yang paling penting, kata dia, indek demokratisasi dapat ditingkatkan terutama dalam meyakinkan dan pemahaman yang mendalam kepada msyarakat.


"Pilkada tahun 2020 dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga mereka mau ke TPS untuk memberikan hak suara, 9 Desember 2020 nantinya. Juga tidak membentuk klaster baru Covid-19" harap Syamsurizal mengingatkan. (r-saco)