Ini Jawaban Pjs Bupati Tanah Datar atas Pandangan Umum Fraksi tentang APBD 2021 -->

IKLAN-UT-TAYANG-16-NOVEMBER-2020

iklan halaman depan

Ini Jawaban Pjs Bupati Tanah Datar atas Pandangan Umum Fraksi tentang APBD 2021

Senin, 16 November 2020
Pjs Bupati Tanah Datar Erman Rahman menyerahkan dokumen kepada Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu.



Tanah Datar, fajarsumbar.com - DPRD Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengar jawaban Bupati Tanah Datar terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD tentang Ranperda APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2021, Senin (16/11/2020) di ruang rapat DPRD setempat.


Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani, dan dihadiri Forkopimda, Asisten, Staff Ahli Bupati, Kepala OPD serta para undangan lainnya. 


Dalam jawaban Bupati yang dibacakan langsung Pjs. Bupati Erman Rahman yang disusun setebal 40 halaman itu, ia menjawab seluruh pertanyaan dari 7 fraksi DPRD yang disampaikan hari Sabtu lalu dan dijawab secara berurutan dari Fraksi PKS, PPP, Demokrat, Nasdem, PAN, Gerindra serta fraksi Perjuangan Golkar.


Seperti saran yang disampaikan Fraksi PKS agar anggaran untuk pembinaan keagamaan, pembinaan Tahfidz, Masjid, Pemuda dan Adat Budaya harus menjadi terobosan baru dan prioritas. Pjs. Bupati menjawab, penganggaran di bidang keagamaan sudah diberikan porsi yang cukup besar setiap tahunnya.


“Jika dilihat capaian RPJMD Tanah Datar Tahun 2019, maka sasaran meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara umum rata-rata sudah mencapai 100%, khusus pembinaan tahfidz capaiannya sudah 228,57%,” ujar Pjs Bupati.


Untuk pertanyaan yang disampaikan Fraksi PPP tentang apa yang melatarbelakangi sehingga PAD mengalami penurunan drastis, Pjs Bupati menyampaikan hal itu disebabkan kondisi keuangan negara juga mempengaruhi keuangan daerah, di mana saat ini masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

 

Kemudian masih menjawab pertanyaan Fraksi PPP, tentang cara mendapatkan BOS Afirmasi 2021, Pjs Bupati menjawab, program itu merupakan program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan kementerian.


“Persyaratan penerima BOS Afirmasi adalah, penerima BOS reguler di tahun berjalan, berada di daerah khusus yang ditetapkan kementerian. Dan prioritasnya adalah memiliki proporsi siswa dari keluarga miskin lebih banyak, menerima dana BOS reguler yang lebih rendah dan memiliki proporsi guru PNS atau guru tetap yayasan yang lebih sedikit,” ujar Erman Rahman.


Kemudian saran untuk membuka sekolah kembali secara bertahap, Bupati Erman Rahman menyampaikan, kebijakan belajar dari rumah pada masa pandemi Covid-19 sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Mendagri, Menag RI.


“Isi keputusan bersama Menteri menyampaikan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bisa melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) tatap muka ketika berada pada zona hijau dan kuning berdasarkan data Satgas Penanggulangan Covid-19 Nasional dan mendapat izin dari pemerintah daerah. Sedangkan kalau masih dalam zona oranye dan merah berdasarkan data Satgas Penanggulangan Covid-19, dilarang melaksanakan PBM tatap muka dan tetap melaksanakan belajar dari rumah (BDR),” katanya.


Di akhir penyampaiannya, Pjs Bupati menyampaikan, apabila jawaban dan penjelasan belum lengkap dan sempurna, dalam rapat pembahasan selanjutnya akan lebih disempurnakan dan sidang diakhiri dengan penyerahan dokumen dari Pjs. Bupati Tanah Datar kepada Ketua DPRD Tanah Datar didampingi Wakil Ketua. (fdy)