Keterbukaan Informasi Sangat Penting -->

IKLAN-UT-TAYANG-16-NOVEMBER-2020

iklan halaman depan

Keterbukaan Informasi Sangat Penting

Selasa, 17 November 2020

Suasana Bimtek penyelesaian sengketa informasi di Hall Kantor Bupati, Parit Maintang, Selasa (17/11/20).


Pd.Pariaman,fajarsumbar.com - Sesuai dengan perkembangan zaman, tekhnologi, birokrasi dan informasi yang berlaku di daerah, maka pengembangan keterbukaan informasi ini sangat penting baik itu di lembaga negara maupun masyarakat.


Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Anwar mewakili Pjs. Bupati Padang Pariaman sewaktu membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Sengketa Informasi di Hall Kantor Bupati, Parit Maintang, Selasa (17/11/20).


Kata dia, secara keseluruhan, setiap lembaga melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bisa mempercepat informasi kepada masyaraka. Sehingga tercipta komunikasi yang valid mulai dari lembaga sampai ke tengah masyarakat.


“Perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat dengan tidak memakan waktu yang lama. Sehingga tidak ada lagi jarak tempat kejadian peristiwa dengan informasi yang diterima masyarakat" ujar mantan Kabag Kesra itu


Ia berharap agar para peserta yang mengikuti Bimtek dengan baik dan dapat menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Tidak ada kesenjangan dan kesalahapahaman informasi yang diterima masyarakat.


Sementara itu Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat Noval Wiska mengatakan kegiatan ini merupakan salahsatu upaya pembenahan untuk perubahan yang lebih baik termasuk dalam keterbukaan informasi.


“Begitu cepat perkembangan teknologi dan informasi yang sampai ke tengah masayarakat, maka KI memiliki komitmen untuk terus menyiarkan keterbukaan informasi itu"ucapnya


Narasumber dalam Bimtek ini H.M. Nurnas,ST mengupas tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance) yang tarnsaparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan pemerintah daerah.


Menurutnya, transparansi atas setiap informasi publik membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah.


Untuk pelayanan informasi publik, ujar Nurnas, maka semua OPD wajib menyediakan pelayanan informasi publik sebagai sarana bagi masyaarakat untuk mendapatkan informasi publik.


"Tentu pengelolaan informasi publik tergantung dari input, prises dan output informasi yang dihasilkan. Dan keberhasilan pengelolaan infornasi publik sangat ditentukan oleh SDM, anggaran serta sarana dan prasarana (hardware dan software)" sebutnya. (r-saco)