Menyambut Peringatan 16 HAKTP, Forum Pengada Layanan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis -->

IKLAN-UT-TAYANG-16-NOVEMBER-2020

iklan halaman depan

Menyambut Peringatan 16 HAKTP, Forum Pengada Layanan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis

Minggu, 22 November 2020
.


Labuhanbatu, fajarsumbar.com - Dalam menyambut peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) Forum Pengada Layanan (FPL) Region Barat melakukan pertemuan daring bersama jurnalis dengan melakukan dialog terkait situasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera pada Sabtu (21/11/2020). HAKTP ini sendiri, diperingati setiap tahunnya mulai tanggal 25 November - 10 Desember.


Kegiatan yang mengangkat tema “Mengukuhkan Kolaborasi Untuk Mendorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” ini menghadirkan 5 narasumber yang memberikan pemantik untuk mengawali dialog. Diantaranya, Komisioner Komnas Perempuan (Veryanto Sitohang), SPI Labuhanbatu-Sumatra Utara, Yayasan Embun Pelangi-Batam, RPuK-Aceh dan Nurani Perempuan WCC-Padang. 


Pertemuan dihadiri oleh seluruh anggota FPL Region Barat yaitu Aliansi Sumut Bersatu, LBH Apik Medan, Hapsari Medan, APM, dan PUPA Bengkulu.  


Perlu diketahui, FPL merupakan jaringan lembaga pengada layanan yang melakukan penanganan dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender.


Forum ini sudah ada sejak pertengahan tahun 2000, sekitar 20 yang lalu, ketika persoalan kekerasan terhadap perempuan belum menjadi kepedulian banyak pihak. Namun Komnas perempuan melihat bahwa lembaga-lembaga yang diinisiasi masyarakat di berbagai wilayah perlu dibangun menjadi satu kekuatan yang benar-benar mampu menjadi garda terdepan dalam penanganan perempuan korban kekerasan berbasis gender.


Dewan Pengarah Nasional FPL Yefri Heriani, mengatakan bahwa dialog bersama jurnalis ini merupakan bagian dari upaya untuk mengukuhkan kolaborasi untuk pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual.


“Kerja-kerja penanganan kekerasan terhadap perempuan telah digagas oleh berbagai lembaga layanan yang diinisiasi oleh organisasi masyarakat sipil. Dari waktu ke waktu kasus kekerasan semakin meningkat pelaporannya, khususnya kekerasan seksual, yang korbannya hingga saat ini belum dapat secara optimal terpenuhi hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, apalagi pemulihan. Karenanya, perlu bersama-sama kita mendorong RUU ini agar dapat disahkan segera," ujarnya.


Dijelaskannya, situasi penangan kasus kekerasan terhadap perempuan masih menghadapi banyak sekali tantangan sesuai dengan konteks kewilayahan masing-masing di Sumatera. Namun, secara umum diketahui bahwa persoalan cara pandang terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dilakukan pemahamannya di masyarakat dan juga aparat penegak hukum. 


"Apalagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat setiap tahunnya. Seperti diketahui, RUU penghapusan kekerasan seksual masih terus diadvokasi oleh masyarakat sipil di Indonesia bersama Komnas Perempuan agar segera disahkan pada periode kepengurusan Dewan RI saat ini, setelah hamper 10 tahun diperjuangkan agar segera disahkan," jelasnya.


Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang, bahwa korban tidak mungkin menunggu lagi. "Karena kasus kekerasan seksual terus bertambah, Komnas Perempuan mencatat  pada tahun 2020 dilaporkan 2.807 kasus kekerasan seksual di ranah personil dan 2.091 di ranah komunitas," ungkapnya.


Dari 4 (empat) wilayah yang digambarkan Leila Juari (RPuK Aceh), Istuti Leili Lubis (SPI Labuhanbatu), Rita Ramadani (Yayasan Embun Pelangi Batam) dan Rahmi Meri Yenti (Nurani Perempuan Sumbar) terlihat bahwa kasus kekerasan seksual ditemukan di ranah komunitas, keluarga dan negara.


Menurut mereka, berbagai kasus tersebut dalam penanganannya mengalami berbagai tantangan. Diantaranya aparat penegak hukum belum memiliki rujukan aturan yang khusus dalam penanganan korban kekerasan seksual. Sehingga, tak sedikit korban mengalami kekerasan berulang dan tak jarang juga impunitas pelaku ditemukan, karena tak dilakukannya proses hukum.


Dalam diskusi yang mengawali kampanye 16 HAKTP ini anggota FPL yang ada diwilayah Sumatera ini mendesak negara untuk segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual tersebut.


"Jangan tunggu korban semakin bertambah," ungkap masing-masing anggota FPL. (Randi)