Rp8 Miliar Uang Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol di Padang Diserahkan -->

IKLAN-UT-TAYANG-16-NOVEMBER-2020

iklan halaman depan

Rp8 Miliar Uang Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol di Padang Diserahkan

Rabu, 04 November 2020

Kakanwil ATR/BPN Propinsi Sumatera Barat bersama Kepala Pengadaan Satker Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru Wilayah II, Teddy Hariyanto.


Padang, fajarsumbar.com - Sebanyak 18 warga yang terdampak proses pengadaan tanah jalan tol Padang -Pekanbaru Penetapan Lokasi (Penlok) kedua (Padang-Sicincin - Kapalo Hilalang), mendapat Uang Ganti Rugi (UGR) dari Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Propinsi Sumatera Barat, Selasa, (3/11/2020).


UGR pengadaan tanah jalan tol Padang - Pakanbaru Penlok kedua, dengan nilai sebesar Rp8 miliar itu, diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno secara simbolis kepada 2 warga di Auditorium Kanwil ATR/BPN Propinsi Sumatera Barat Jalan Padang Pasir Padang.


Usai penyerahan UGR bagi warga pengadaan tanah jalan tol tahap kedua itu, Kakanwil ATR/BPN Propinsi Sumatera Barat Saiful kepada wartawan mengatakan, pembayaran ganti rugi tahap kedua, sepanjang 4,2 kilometer sampai 36,6 kilometer, dari 24 bidang tanah yang telah terukur. 


Enam bidang tanah diantaranya yang telah terukur itu, terkait dengan fasum, sedangkan fasus tidak diberi ganti rugi.


Keberhasilan dalam usaha memberikan UGR kepada masyarakat itu, setelah Kanwil ATR/BPN Propinsi Sumatera Barat menerima Penlok dari Gubernur Sumatera Barat.


"Setelah itu, tim melakukan diskusi dan tanggal 12 Juli 2020 kami langsung bekerja dan turun ke lapangan lebih kurang selama 4 bulan," ujar Saiful.


Terkait dengan hal itu, sudah 97 persen dilakukan pengukuran. Artinya, ada dua Jorong yang belum selesai, namun bulan November ini akan dituntaskan lagi, sedangkan UGR selanjut nya, besar kemungkinan akan  diserahkan di Asrama Haji Parupuk Tabing.


"Dalam prosesnya, masih ada beberapa bidang tanah yang besar jumlah bidang tanahnya, dengan jumlah penerima sebanyak 81 orang yang akan dituntaskan ganti ruginya. Alhamdulillah tidak ada masyarakat yang menolak dan mudah-mudahan bukan ganti rugi nama nya, tapi ganti untung," ujar Saiful lagi.


Syaiful juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat karena sudah membantu dalam kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah dalam tahap kedua ini. Tidak ada hambatan di lapangan karena masyarakat menerima program pembangunan jalan tol dimaksud.


"Saat ini petugas kami masih ada yang di lapangan untuk melaksanakan pengukuran yang masih tinggal 3 persen lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pengukuran tersebut telah selesai. Diharapkan pada tahun 2021 nanti jalan tol itu sudah bisa dilewati kendaraan menuju Bukittinggi, setidaknya sudah bisa pula dilewati sampai di Lubuk Alung," ujarnya. 


Kepala Pengadaan Satker Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru Wilayah II, Teddy Hariyanto menyebutkan, ada dua penetapan lokasi (penlok) untuk luas tanah Padang-Pekanbaru (Padang-Sicincin - Kapalo Hilalang).


Tahap pertama berada pada titik 0 kilometer (km) sampai 4,2 km dan sudah selesai 100 persen pengadaan tanahnya.


Di lapangan sudah terlihat pula bentuk fisik jalan tolnya, dengan nilai ganti rugi penlok pertama mencapsi  Rp.21 miliar.


"Jadi yang berjalan sekarang ini, merupakan Penlok kedua dari 4,2 sampai 36,6 km, sedangkan progres di lapangan sudah di atas 90 persen," tambahnya.


Dari beberapa desa yang sudah dimusyawarahkan sebanyak tiga desa dan masyarakat nya menerima semua progres yang ditawarkan oleh penilaian KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)," kata Teddy.


Adapun proses desa kedua dan ketiga masih menunggu kelengkapan berkas, karena untuk pembayaran administrasinya harus betul-betul clear in clear supaya nantinya tidak ada masalah.


"Makanya kami sampaikan kepada masyarakat untuk bisa melengkapi berkasnya supaya kami mempercepat proses pembayarannya," harap Teddy.


Pemerintah Pusat dan PUPR telah mengalokasikan dana sebesar Rp250 miliar di tahun anggaran 2020 ini untuk kegiatan ganti rugi pengadaan tanah pada titik 4,2 km sampai 36,6 km. Jika masyarakat cepat melengkapi berkasnya, maka pembayaran akan dilakukan secara bertahap. (Rony Dz)