SPIP Jadi Pondasi Utama Reformasi Birokrasi di Pemkab Padang Pariaman -->

IKLAN-UT-TAYANG-16-NOVEMBER-2020

iklan halaman depan

SPIP Jadi Pondasi Utama Reformasi Birokrasi di Pemkab Padang Pariaman

Kamis, 05 November 2020

Inspektur Hendra Aswara membuka workshop Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di aula Inspektorat, Kamis (5/11/20).


Pd.Pariaman, fajarsumbar.com - Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman menyelenggarakan workshop Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dibuka oleh Inspektur Hendra Aswara dan dihadiri narasumber dari Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sumatera Barat. 


"Jadi, workshop ini diadakan untuk tim internal Inspektorat selaku tim penilai SPIP. Selanjutnya minggu depan adakan workshop bersama Kepala OPD dan jajaran” ujar Inspektur Hendra Aswara di Aula Inspektorat, Kamis (5/11).


Untuk itu, sebutnya, kita sangat mengharapkan peran serta BPKP dalam pengawalan penerapan SPIP. Juga melalui kegiatan workshop ini akan dapat membantu penerapan SPIP secara efektif di lingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. 


Menurut Hendra, sebagai salah satu daerah yang telah mencanangkan zona integritas dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, maka SPIP menjadi fondasi utama pelaksanaan reformasi birokrasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. 


“Tujuan workshop SPIP untuk menciptakan kesamaan persepsi dalam implementasi SPIP, dan memberikan arah dalam penerapan SPIP. Sehingga SKPD dapat semakin mampu melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab terhadap bidang tugasnya masing-masing, serta mampu mengantisipasi permasalahan yang akan timbul” tegas mantan Kadis Sosial itu. 


Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir telah banyak mendapat penghargaan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumbar. Termasuk diantaranya perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 kali dalam 10 tahun terakhir dari BPK RI.


Pelaksanaan penyelenggaraan SPIP itu diikuti seluruh pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional pengawas penyelenggaan urusan pemerintah daerah (JFP2UPD) selaku Tim Penilai. (saco)