Sri Mulyani Tambahan Anggaran Bansos 2020 -->

IKLAN-UT-TAYANG-16-NOVEMBER-2020

iklan halaman depan

Sri Mulyani Tambahan Anggaran Bansos 2020

Selasa, 10 November 2020

ilustrasi


Jakarta, fajarsumbar.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah pagu perlindungan sosial di program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 dari Rp203,9 triliun menjadi Rp234,33 triliun. Namun, secara total anggaran PEN tetap Rp695,2 triliun.


"Karena masyarakat khususnya kalangan bawah menghadapi tekanan yang luar biasa dengan PSBB, maka kami meningkatkan jumlah perlindungan sosial dengan sangat signifikan," ungkap Ani, sapaan akrabnya, saat rapat bersama Komite IV DPD secara virtual, Senin (9/11/2020).


Bendahara negara mengatakan penambahan pagu anggaran perlindungan sosial di PEN dilakukan sesuai hasil evaluasi dari keseluruhan program tersebut. 


Dari situ, ia melihat ada beberapa kebutuhan yang semakin meningkat dan ada pos-pos yang belum bisa direalisasikan, sehingga dananya disalurkan ke pos perlindungan sosial.


"Kami terus melakukan adaptasi dan fleksibilitas dalam pemulihan ekonomi nasional dari masing-masing kluster sebagaimana dikutip pada cnnindonesia.com.


Kami evaluasi di masing-masing kementerian, kalau ada yang tidak bisa tersalurkan, kami lihat apa penyebabnya atau perlu di-adjustment?" terangnya.


Secara rinci ia menjelaskan dengan perubahan itu, pagu Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi Rp41,97 triliun, Sembako dan Bantuan Tunai Sembako Rp47,32 triliun, Bansos Jabodetabek Rp7,1 triliun, dan Bansos non-Jabodetabek Rp33,1 triliun.


Lalu, pagu Kartu Prakerja tetap Rp20 triliun, diskon listrik menjadi Rp11,62 triliun, BLT Dana Desa Rp31,8 triliun, dan bantuan subsidi gaji Kemenaker Rp29,85 triliun.


Kemudian, bantuan gaji guru honorer Kemendikbud Rp2,94 triliun, bantuan gaji guru honorer Kemenag Rp2,08 triliun, subsidi kuota internet Kemendikbud Rp5,5 triliun, dan bantuan internet siswa, mahasiswa, dan guru Kemenag Rp1,16 triliun


Tak hanya di perlindungan sosial, Ani juga menambah pagu anggaran kesehatan dari Rp87,55 triliun menjadi Rp97,26 triliun. Itu terdiri dari belanja penanganan covid Rp45,23 triliun, insentif tenaga kerja Rp6,63 triliun dan santunan kematian Rp60 miliar.


Selanjutnya, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional Rp4,11 triliun, dana untuk Gugus Tugas Covid-19 Rp3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp3,49 triliun. Lalu, cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp5 triliun dan cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial 2021 (SiLPA 2020 yang di-earmark) Rp29,23 triliun.


"Di pos ini kami memasukkan dana cadangan vaksinasi yang bisa dibelanjakan tahun ini dan tahun depan, termasuk dalam pos SiLPA yang kami earmark untuk vaksinasi. Vaksinasi memang masih sangat awal untuk diestimasi berapa kebutuhannya, maka kami lakukan pencadangan dari sisi APBN," jelas Ani.


Selanjutnya, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga menambah alokasi pagu untuk program pembiayaan korporasi dari Rp53,57 triliun menjadi Rp62,22 triliun. Pagu akan dialokasikan untuk PMN BUMN termasuk tambahan modal untuk PT Bio Farma yang melakukan pengadaan vaksin sebesar Rp24,07 triliun.


Pemberian pinjaman atau investasi ke BUMN Rp19,65 triliun, penjaminan kredit korporasi Rp3,5 triliun, pembiayaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) alias Sovereign Wealth Fund (SWF) Rp15 triliun.


Sementara anggaran program insentif usaha tetap Rp120,6 triliun dengan rincian PPh 21 DTP Rp9,73 triliun, pembebasan PPh 21 Impor Rp13,39 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp21,59 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp7,55 triliun, penurunan tarif PPh Badan Rp18,78 triliun, pembebasan ketentuan minimal serta pembebasan biaya abodemen Rp1,69 triliun, insentif bea masuk DTP Kemnenterian Perindustrian Rp580 miliar, dan insentif usaha lainnya RP47,28 triliun.


Sedangkan program yang anggarannya dikurangi adalah sektoral kementerian/lembaga dan pemda dari Rp106,11 triliun menjadi Rp65,97 triliun. Rinciannya, program padat karya K/L Rp17,84 triliun, insentif perumahan Rp540 miliar, pariwisata Rp3,87 triliun, DID pemulihan ekonomi Rp5 triliun, cadangan DAK fisik Rp7,29 triliun, dan fasilitas pinjaman daerah Rp20 triliun.


Bantuan pesantren Rp2,61 triliun, perluasan PEN Kementerian PUPR Rp1,59 triliun, dampak covid di bidang ketenagakerjaan Rp520 miliar, peta peluang investasi BKPM Rp80 miliar, dan da'i bersertifikat dan bantuan ormas keagamaan Rp40 miliar.


Perluas PEN Kementerian Pertanian Rp1,67 triliun, food estate dan lingkungan hidup Rp4,54 triliun, komunikasi publik PEN Kominfo Rp320 miliar, tambahan PEN Kementerian ATR Rp50 miliar, dan tambahan sertifikasi TKDN Rp10 miliar.


Program insentif UMKM juga dipangkas pagunya dari Rp123,46 triliun menjadi Rp114,81 triliun. Rinciannya, subsidi bunga Rp13,43 triliun, penempatan dana dengan digabung dana korporasi Rp66,99 triliun, penjaminan kredit UMKM Rp3,2 triliun, PPh final UMKM DTP Rp1,08 triliun, pembiayaan investasi LPDB UMKM Rp1,29 triliun, dan Banpres Produktif Usaha Mikro Rp28,81 triliun. (*)