Suhu Politik di Bukittinggi Makin Panas, Perwako 40 Tahun 2018 Jadi Perbincang Hangat, Ini Penjelasan Ramlan Nurmatias -->

IKLAN-UT-TAYANG-16-NOVEMBER-2020

iklan halaman depan

Suhu Politik di Bukittinggi Makin Panas, Perwako 40 Tahun 2018 Jadi Perbincang Hangat, Ini Penjelasan Ramlan Nurmatias

Rabu, 18 November 2020

Walikota Bukittinggi non aktif Ramlan Nurmatias 


Bukittinggi, fajarsumbar.com -  Suhu politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 semakin memanas. Berbagai cara dilakukan lawan politik untuk menjatuhkan rivalnya pada masa kampanye. Begitu pula yang dirasakan pada pemilihan walikota Kota Bukittinggi.


Banyak yang diapungkan kepermukaan dijadikan bahan kampanye, termasuk Perwako No 40 Tahun 2018 tentang retribusi Pasar Aur Kuning.


Menanggapi tentang Perwako No 40 ini, Walikota non aktif Ramlan Nurmatias menjelaskan kepada fajarsumbar.com di Posko RaSya di Manggih Jalan Soekarno Hatta, Rabu (17/11/2020).


Menurutnya diterbitkannya Perwako No 40 Tahun 2018 ini sudah melalui kajian baik provinsi maupun Kementerian Hukum dan Ham, bukan semaunya saja.


Proses diterbitkannya Perwako dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari laporan LKPD, dari laporan itu BPK memerintah Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Keuangan untuk meninjau retribusi, kerena aset daerah yang ada tidak sesuai dengan pemasukan daerah.


Dari hasil temuan BPK tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi (Pemko) menindak lanjuti. "Kita lihat aturan ada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi, ada Perda 22 Tahun 2014 tentang retribusi, dalam Perda itu dibunyikan retribusi itu ditinjau paling lama sekali 3 tahun,” ujarnya.


Lebih lanjut kata Ramlan, sementara Perda 22 Tahun 2014 ini tidak pernah ditinjau semanjak 2000 sampai 2015. Pembangunan pasar tersebut dibangun dengan pihak ketiga ada perjanjian dengan Pemerintah Kota Bukitinggi, berdasarkan temuan itu dilakukan peninjauan kedaerah lain seperti ke Kota Padang Panjang.


Di Padang Panjang ada SK Walikota Tahun 2018, bangunan pasar pemerintah disewakan Rp90 ribu per m2. Sementara di Bukittinggi disewakan hanya Rp9 per m2, ini perlu ditinjau sebab pasar pemerintah ini adalah pusat grosir terbesar di Sumatera Barat.


Sementara kenaikan retribusi tersebut sebagai penghasilan buat daerah, sesuai temuan BPK, dan diperguna juga untuk pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat, seperti pelayan pemerintah terhadap pasar.


Ditambahkan Ramlan, terbitnya Perwako No 40 Tahun 2018 setelah dikaji, tidak bisa mengeluarkan Perwako tanpa persetujuan gubernur. Gubernurlah menalaah apakah disetujui atau tidak.


Setelah disetujui gubernur, walikota meneruskan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dengan keluarnya surat Menteri Hukum dan HAM barulah bisa dijalankan. Setiap perubahan retribusi harus ada izin Menteri Hukum dan Ham walaupun hanya Rp25  sekalipun.


Semua itu adalah ketentuan, walikota tidak boleh melanggar aturan. “Kita cabut Perwako No N0 40 Tahun 2018 tentang retribusi, sementara ini hasil temuan BPK, dan diampaikan kepada Pemda, Sekda dan Badan Pembangunan Daerah untuk meninjau retribusi," ujarnya.


Jelas dipertanyakan bagaimana pemaham dan kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap hasil temuan BPK. "Ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa, menerbitkan Perwako memakan waktu yang lama, bukan semudah yang dibayangkan dan tidak gampang untuk mencabut begitu saja," ujar Ramlan Nurmatias. (gus)