Bawaslu Terima Dua Pengaduan Pelanggaran Pilkada -->

IKLAN ATAS

iklan FEED halaman depan

Bawaslu Terima Dua Pengaduan Pelanggaran Pilkada

Sabtu, 19 Desember 2020

Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi Ruzi Haryadi S.Ag.MA


Bukittinggi, fajarsumbar.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bukittinggi telah meregister dua pengaduan masyarakat, dugaan melakukan politik uang oleh salah satu Paslon. Kalau terbukti dan ingkrah keputusan Pengadilan Negeri Paslon pemenang tetap dilantik kemudian diberhentikan. 


Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Ruzi Haryadi S.Ag. MA kepada fajarsumbar.com di ruang kerjanya Kantor Bawaslu Bukittinggi, Jumat (18/12/2020)


Ketua Bawaslu Ruzi, membenarkan bahwa ada pengaduan masyarakat tentang adanya bagi-bagi kartu KBH dari salah satu paslon walikota dan wakil walikota Bukittinggi. Ini terjadi sebelum berlangsungnya Pilkada 9 Desember 2020, tapi apakah ada pelanggar atau tidak tentu ada pengkajian sesuai Undang-Undang Pemilu.


Seperti yang telah diberitakan diberbagai media Online bahwa, kedatangan warga ke kantor Bawaslu didampingi Kuasa Hukum Pallecy Permana and Associates, sebelum melaksanakan Pemilu warga diberi kartu KBH yang dijanjikan nantinya dapat diuangkan.


Lebih lanjut kata Ruzi, dari 16 orang yang melapor kesini (Bawaslu) baru 2 orang yang telah diregister, masih menunggu 14 orang lagi untuk melengkapi berkas. Namun semuanya akan dilakukan, pengujian apakah ada unsur pelanggaran atau tidak akan kajian berdasarkan Undang-Undang Pemilu.


Ketika ditanya dalam pengaduan warga ini, kasusnya Perdata atau Pidana? Dengan tegas Ruzi Haryadi mengatakan ini kasus Pidana sesuai oelangaran  pasal 73 ayat 4 Undang-Undang pilkada jo pasal 187 a. 


Pasal 187 a sanksi pidana memberikan uang atau memberikan janji-janji, dalam Undang-Undang pemilu, apakah yang di pidana itu yang menyerahkan kartu atau paslon? Pelangaran pasal 187 a dalam Undang-Undang  berlaku kepada setiap orang bisa juga paslon dan tim yang menyerahkan kartu KBH, namun sampai sekarang belum bisa disimpulkan.


Berdasarkan Undang-Undang Pilkada pasal 164, pelanggar yang diduga melakukan politik uang atau yang menjanjikan sesuatu adalah pelanggaran pidana, kalau putusan Pengadilan Negeri ingkrah paslon pemenang tetap dilantik kemudian diberhentikan. (gus)