Bupati Irfendi Arbi Peringkat 1 Pengolahan Data Base IWP -->

IKLAN ATAS

iklan FEED halaman depan

Bupati Irfendi Arbi Peringkat 1 Pengolahan Data Base IWP

Selasa, 22 Desember 2020
Bupati Irfendi Arbi dengan piagampenghargaan yang diraih


Limapuluh Kota, fajarsumbar.com - Bupati Irfendi Arbi meraih peringkat 1 atas penyelenggaraan data base dan premi Iuran Wajib Pegawai (IWP) Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada kepesertaan Pegawai Negeri Sipil. 


Prestasi itu berhasil diraih karena Pemerintah Daerah di bawah komandonya mampu melakukan pengolahan data base dengan kesalahan yang sangat kecil. Penghargaan itu diserahkan Kepala PT Taspen Bukitinggi Hari Kusuma Yuda Perwira, Rabu lalu. 


"Alhamdulillah, kita kembali berhasil menuai prestasi. Kali kita sukses merebut peringkat 1 atas penyelenggaraan data base dan premi IWP JKK dan JKM) pada kepesertaan Pegawai Negeri Sipil, " ungkap Irfendi Arbi yang didampingi Kepala Badan Keuangan Irwandi,  Selasa (22/12/2020).


Dikatakan Irfendi, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota mampu menekan tingkat error angka kesalahan pada data base dan premi IWP JKK dan JKM) pada kepesertaan PNS sekecil mungkin.  Bahkan tingkat kesalahan itu hanya sebanyak 73 urang dari 27.200 jiwa peserta. 


"Kita mampu menekan tingkat error pada data base dan premi IWP JKK dan JKM) pada kepesertaan PNS itu sekecil mungkin dengan tingkat kesalahan hanya sebanyak 73 urang dari 27.200 jiwa," jelasnya. 


Irfendi mengapresiasi Badan Keuangan,  para kepala OPD dan kesadaran para PNS untuk melaporkan pemutakhiran datanya sehingga diraihnya prestasi gemilang tersebut. "Kesadaran PNS kita cukup tinggi, " pujinya


Dikatakan, prestasi ini jauh meningkat dari dari tahun lalu yang baru mampu menempati rangking 3 dengan kesalahan di atas 1.000. Target pada akhir tahun ini zero error.  


"Kita menargetkan akhir tahun ini bisa mencapai zero atau nol error, " yakin Irfendi yang diamini Irwandi. 


Caranya,  kata dia,  dengan selalu melakukan pemutakhiran data bersama seluruh bendaharawan di OPD.


Lebih jauh dijelaskan,  error bisa terjadi antara lain karena surat cerai PNS peserta yang belum sampai ke bendahara pengeluaran.  Selain itu juga bisa disebabkan anak yang sudah melewati unur 17 tahun yang tidak melengkapi surat keterangan kuliah. 


"Kemungkinan error juga bisa disebabkan dokumen anak yang kuliah belum masuk kepada bendahara," tuntas Irwandi. (ul)