Jelang Akhir Tahun Tujuh Perda Disahkan DPRD Padang Panjang -->

IKLAN ATAS

iklan FEED halaman depan

Jelang Akhir Tahun Tujuh Perda Disahkan DPRD Padang Panjang

Kamis, 31 Desember 2020
Ketua DPRD Padang Panjang Mardiansyah menyerahkan 7 perda yang disahkan  kepada walikota  Fadly  Amran 


Padang Panjang, fajarsumbar.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang menyetujui tujuh ranperda menjadi  perda. Persetujuan diputuskan dalam rapat paripurna yang, Rabu (30/12) dipimpin ketua DPRD Mardiansyah. 


Tujuh Perda itu yakni: Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Padang Panjang 2020-2025, Penyelenggaraan Pendidikan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, dan Rencana Induk Pembangunan Industri Padang Panjang 2020-2024.


Walikota, Fadly Amran dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada DPRD atas kerja kerasnya. 

“Semoga perda yang sudah disahkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Saya berharap dapat dilanjutkan OPD terkait dengan menjalankan fungsinya guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Agar kegiatan yang berkaitan dengan peraturan itu, dapat dipertanggungjawabkan serta harus segera disosialisasikan,” ujarnya.


“Tadi disampaikan (dalam pandangan fraksi-red) bagaimana pendidikan Islami. Bagaimana perwako ini bisa cepat. Bagaimana eksekusi di lapangan betul-betul bisa  diperkuat. Insyaa Allah ini akan kita lakukan. Dan tentunya menjadi catatan bagi Sekdako beserta tim, untuk langsung mengeksekusi. Karena kami meyakini ini sangat urgent. Ini sangat diperlukan untuk bagaimana betul-betul kita bisa mencapai target-target kita di tiga tahun terakhir ini,” papar Fadly.


Walikota mengucapkan terima kasih atas masukan dan rekomendasi DPRD mengenai bantuan BLT. “Alhamdulillah sudah selesai hari ini. Kewirausahaan juga sudah selesai. Tadi (siang-red) juga ada bantuan gerobak untuk recovery ekonomi. Kami juga sudah bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM. Insyaa Allah tahun depan, dari data 4.500 ini akan diselesaikan bantuannya. Bisa jadi yang mendapatkan bantuan dari Pemko sebesar Rp2 juta, akan juga mendapatkan kembali Rp2.400.000 di tahun depan,” tambahnya.


Sebelumnya, Raperda ini dibahas terlebih dahulu oleh Pansus I, II, dan III. Pansus telah mempelajari dan telah melakukan rapat pembahasan bersama mitra kerja dan melakukan konsultasi kepada lembaga terkait, serta peninjauan ke lapangan. 


Dalam pendapat akhir yang disampaikan 5 fraksi di DPRD,  intinya menyetujui 7 ranperda tersebut menjadi perda dengan beberapa catatan.

Pengesahan selain dihadiri  anggota dewan juga dihadiri Wakil Walikota, Drs. Asrul, Forkopimda Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, kepala OPD, camat, lurah serta organisasi kepemudaan di Kota Padang Panjang. (syam)