Soal Pembelian Mobil Dinas 3 Pimpinan DPRD Sawahlunto, Ini Penjelasan Sekwan -->

IKLAN ATAS

iklan FEED halaman depan

Soal Pembelian Mobil Dinas 3 Pimpinan DPRD Sawahlunto, Ini Penjelasan Sekwan

Kamis, 31 Desember 2020
Salah satu mobil dinas pimpinan DPRD Kota Sawahlunto.


Sawahlunto, fajarsumbar.com
- Persoalan pembelian tiga mobil di6nas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto beberapa waktu lalu di tengah pandemi Covid-19 dan di masa pemulihan ekonomi yang porak-poranda menuai berbagai komentar dari masyarakat.


Unsur pimpinan DPRD Kota Sawahlunto meliputi Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.


Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto Dedi Ardona mengatakan bahwa kronologis pembelian mobil dinas tersebut telah direncanakan pada tahun anggaran 2019, namun di tahun tersebut belum dilakukan pembelian mobil dinas baru.   


"Karena saat itu belum mungkin dibelanjakan akibat sudah mepet waktunya dan itu sudah disetujui dari awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019. Tapi karena tidak ada pembahasan di APBD perubahan 2019 maka masuk lagi di KUA-PPAS 2020 dan itu sudah di anggarkan di APBD 2020 awal", ungkapnya, Rabu (30/12/2020).


Disampaikan Dedi Ardona, memang ada wacana dulu karena Covid-19, kalau perkembangan Covid-19 di Kota Sawahlunto melonjak maka penundaan pembelian mobil dinas tersebut menjadi salah satu alternatif.


"Karena Covid-19 di Kota Sawahlunto tidak terlalu dampaknya, meski kita pernah masuk ke dalam zona orange sehingga kita tetap melaksanakan pembelian kendaraan dinas tersebut", ucapnya di ruang kerjanya.


Dijelaskannya, karena dasarnya kendaraan dinas tersebut telah direncanakan sejak 3 tahun lalu dan itu sudah ada dalam APBD awal 2020, bukan di perubahan APBD 2020. 


Pembelian tiga mobil dinas tersebut menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp1.578.000.000.


Menurut Sekwan, pihaknya selaku panitia atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembelian mobil dinas tersebut melalui e-catalog. 


"Jadi kita belanja sesuai dengan e-catalog dan proses kita lalui sesuai dengan prosedurnya", cetusnya.


Terkait umur mobil dinas yang lama belum sampai 5 tahun, Sekwan berpendapat bahwa bentuk dari fasilitasi untuk pimpinan bisa di belikan kendaraan dinas. 


"Persoalan umur kendaraan, menurut pengamatan kami, etikanya atau etisnya, pimpinan baru seyogyanya di fasilitasi dengan kendaraan dinas. Itulah dasar dulu penganggarannya, pengusulan dalam anggaran. 


Sementara mobil dinas yang lama akan dikembalikan ke walikota, karena aset ini penguasanya adalah walikota", tandasnya. (ton)