Tim Penasehat Hukum Perjuangan Labura Hebat Temui Bupati Labura Terpilih -->

IKLAN ATAS

iklan FEED halaman depan

Tim Penasehat Hukum Perjuangan Labura Hebat Temui Bupati Labura Terpilih

Senin, 14 Desember 2020
.


Labura, fajarsumbar.com - Ucapan selamat atas terpilihnya pasangan hebat, Hendriyanto Sitorus - H Samsul Tanjung terus berdatangan. Kali ini giliran Tim penasehat hukum barisan perjuangan Labura Hebat yang melakukan hal tersebut di kediaman Hendriyanto Sitorus, Aek Kota Batu pada, Sabtu (12/12/2020).


Tim penasehat hukum barisan perjuangan Labura Hebat, Nimrot Siahaan, SH MH saat dikonfirmasi awak media, Senin (14/12/2020) mengatakan bahwa hal itu sebagai bentuk rasa syukur atas kepercayaan masyarakat kepada calon Bupati nomor urut 4 ini untuk memimpin Labura kedepan.


"Iya kita kemarin doa bersama sebagai bentuk rasa syukur dan sekaligus mengucapkan selamat dan sukses kepada Hendriyanto Samsul Tanjung yang telah memenangkan pesta demokrasi," ujar Nimrot yang juga sebagai dosen ini.


Sebelumnya, seperti dimuat pada fajarsumbar.com berjudul "Bupati Labura Tidak Korupsi, Akademisi Ini Minta Masyarakat Tidak Gampang Terprovokasi" pada Senin, 23 November 2020 yang lalu sempat menjadi perbincangan warga Labura dan mendapat respon langsung oleh Humas KPK Ali Fikri. Dikutip dari salah satu media online drberita.com, Ali Fikri mengatakan sangat menyayangkan karena pernyataan itu justru datang dari seorang akademisi yang seharusnya mencerahkan.


"Kami menyayangkan opini-opini yang disampaikan pihak-pihak tertentu, terlebih akademisi yang seharusnya mencerahkan," jelas Ali Fikri yang dikonfirmasi melalui akun whatsappnya, Selasa, 24 Nopember 2020.


Ali Fikri memaparkan, sebagai penegak hukum, KPK memastikan bekerja atas dasar hukum yang berlaku. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, tentu dasarnya adalah adanya kecukupan alat bukti.


"Kita semua tentu harus hormati segala proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat hukum, termasuk penanganan perkara yang sedang dilakukan KPK saat ini," sambung Fikri.


Lebih jauh Ali Fikri juga menjelaskan, korupsi itu dirumuskan dalam berbagai bentuk yang kemudian dapat disederhanakan setidaknya dalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa, dan gratifikasi.


"Oleh karena itu, korupsi tidak selalu hanya berhubungan dengan adanya kerugian keuangan negara," imbuh Fikri.


Terkait tanggapan itupun Nimrot Siahaan memberikan apresiasi kepada Humas KPK tersebut.


"Saya sangat mengapresiasi humas KPK, tetapi kita sebagai warga negara yang taat Hukum menganut azas praduga tidak bersalah, maka dari itu saya berpandangan Hukum bahwa Pada saat ini Bupati Labuhanbatu Utara belum bisa kita Vonis sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebelum ada Putusan Pengadilan yang Inkrach," jelasnya. (Randi)