Aset di Rumah Mantan Ketua DPRD Solok Selatan 2015 - 2019 Ditarik -->

IKLAN ATAS

iklan FEED halaman depan

Aset di Rumah Mantan Ketua DPRD Solok Selatan 2015 - 2019 Ditarik

Kamis, 28 Januari 2021

ilustrasi


Solsel, fajarsumbar.com - Bagian Aset DPPKAD Kabupaten Solok Selatan sudah mulai perlihatkan taringnya, sejumlah aset negara yang hilang dan raib tanpa ada keterangan sudah mulai didata.


Salah satu aset yang dimiliki oleh mantan ketua DPRD Solok Selatan priode 2015-2019, Sidik Ilyas satu persatu sudah mulai ditarik.


Lima anggota yang mengeksekusi ke kediaman mantan ketua DPRD Solok Selatan itu tiga orang dari bagian aset dan dua orang dari Kabid Pengelola Aset DPRD Solok Selatan, Selasa (26/1/2021) sekira pukul.18.00 Wib.


Belum semuanya aset negara yang berada di rumah mantan ketua DPRD itu ditarik oleh petugas bagian aset dan pengelola barang, masih ada yang akan dikumpulkan. 


Hal ini disampaikan Joni Pardilo Kasubid Akuntansi dan Inventarisasi Aset BMD BPKD Solok Selatan kepada awak media, Kamis (28/1/2021).


"Kami sebelum melakukan eksekusi tim ini sudah menghubungi mantan ketua DPRD itu sambil memperlihatkan surat tugas tim, dengan jiwa besar beliau mengizinkan kami untuk melakukan eksekusi sejumlah aset yang ada di rumah itu," ujarnya.


"Kami hanya berniat untuk membantu beliau saja sebelum pihak KPK yang mengeksekusi," kata Joni Pardino.


Sejumlah aset negara yang sudah ditarik bagian aset adalah, Lattop Asus nilai 14 juta, kursi tamu 34 juta, Home Thater Soni 14 juta, CCTV 10 juta, TV LID 42 in , spenser politron nilai Rp3 juta, kulkas Sharp Rp7 juta.


Belum semua barang milik negara itu ditarik, rencana ada penarikan yang kedua, termasuk sebuah kunci mobil dinas Pajero sampai kini belum juga diserahkan.


Tidak ada perlawanan dan menghalangi kegiatan kami saat eksekusi, kami sangat berterimaksih kepada beliau dan keluarga, karena proses eksekusi berjalan lancar.


Total aset yang dimiliki mantan ketua DPRD satu periode itu lebih kurang Rp400 juta.


Joni menambahkan, kalau aset tidak ada kejelasan, kabupaten ini dapat disklaimer, syarat mendapatkan WTP adalah keberadaan aset, sesuai perintah pimpinan agar semua aset sudah harus ada kejelasannya.


Pada intinya sebesar apapun yang namanya aset, siapapun yang memiliki tanpa ada kejelasan akan kami eksekusi, karena selama ini ada pembiaran.


Pihak aset sudah meminta rencana lokasi DAK tahun 2021, namun tidak digubris oleh masing masing OPD.


Ironisnya lagi ada pengadaan mobnas tahun 2019 yang tidak tau ujung pangkalnya, satu di RSUD Solok Selatan dan satu lagi di kantor KB. (Tim)