Pemkab Solsel Setuju Proses Pembelajaran Tatap Muka, Tapi Ini Syaratnya -->

IKLAN ATAS

iklan FEED halaman depan

Pemkab Solsel Setuju Proses Pembelajaran Tatap Muka, Tapi Ini Syaratnya

Selasa, 26 Januari 2021
Rapat pembelajaran tatap muka yang dipimpin oleh Pj Sekda Solok Selatan Doni Rahmat Samulo.


Solsel, fajarsumbar.com - Dinas Pendidikan Solok Selatan menggelar rapat terbatas dengan jajaran pendidikan dan Satgas gugus tugas Covid-19, di ruang Tansi Ampek, Selasa (26/1/2021).


Rapat ini dihadiri Pj Sekda Solok Selatan Doni Rahmat Samulo, Kepala Dinas.Pendidikan Novrizon, Kepala Dinas Kesehatan Novirman, Kepala Kalaksa Richi Amran, Kabag Kesra Zuladi, Kasi Pendis Mahadolog Ritonga dan lainnya. 


Pj. Sekda Doni Rahmat Samulo mengatakan, saat ini  Solsel berada pada kondisi wabah Covid-19 yang semakin hari kasus positif terus melonjak.


Pada kesempatan itu, Sekda menyebutkan, sebelum melangkah bagaimana sebaiknya bersama sama dalam membahas pembelajaran tatap muka supaya tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19. "Yang namanya anak-anak sekolah memang sulit untuk diatur," ujarnya.


Sebuah proses baru dan belum terbiasa terutama belajar daring dan ini sangat menghambat sistem belajar bagi anak anak, bahkan tidak semua anak anak memiliki alat komunikasi.


Secara kualitas dibandingkan dengan tatap muka belajar daring  itu sedikit mengurangi ilmu anak anak, bahkan handphone sering disalahgunakan.


Pemda sebenarnya memberikan izin, namun harus ada penilaian sekolah dan izin dari orang tua dan kesepakatan bersama, agar klaster baru bisa diatasi dan berpedoman kepada SKB empat menteri. "Bagaimana persoalan kontra produktif ini tidak terjadi," harap Sekda.


Disdik harus memastikan semua guru guru harus bersih dari wabah ini, seperti guru itu sudah melakukan swab.


Keterlibatan pihak kecamatan harus juga mengantisipasi kegiatan anak anak sekolah pulang dan perginya. "Pembelajaran tatap muka ini diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi klaster baru, dan menimbulkan masalah baru," tambahnya.


Kadis Pendidikan, Novrizon menyebutkan, sepuluh bulan murid tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, penyebanya adalah semakin mengganasnya penyebaran virus corona.


Sesuai instruksi dari gubernur Sumbar, bagi daerah yang zona orange boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga Dinas Pendidikan Solok Selatan menggelar pembelajaran tatap muka pada tanggal 4 Januari 2021 dengan syarat para tenaga pendidikan harus di swab.


"Secara selektif siswa boleh belajar tatap muka dengan sistem tiga kali seminggu siswa dibatasi per kelas, termasuk di sekolah SLB,".sebut Novrizon.


Ada dua sekolah yang saat ini masih terpapar Covid-19, saat ini akan kita atasi dengan menyediakan sarana prasarana kesehatannya.


"Kita akan membuat edaran baru terhadap pembelajaran tatap muka, agar nanti masyarakat dan orang tua bisa berpedoman kepada edaran tersebut," tambahnya.


Ada beberapa kendala yang dihadapi saat pembelajaran tatap muka, pedagang kaki lima yang berjualan di pekarangan sekolah, hal ini yang akan membuat klaster baru, sementara disaat pembelajaran siswa tidak diberi jam istirahat.


Solok.Selatan sudah dua kali mengambil swab dengan jumlah guru sebanyak 4.605 orang. Sebanyak 1.276 orang sudah diambil swabnya dan didapat hasil sebanyak 15 orang terkontaminasi positif covid-19 dengan persentase 1,3 persen positif swab dan angka 1,3.persen ini Solok Selatan diambang aman.


"Kita tidak mengetahui juga dari mana datang dan asalnya klaster ini, hanya saja jika prilaku masyarakat kita selalu mentaati protokolmkesehatan covid. Kita mengimbau kepada semua OPD untuk memberikan semangat agar semua masyarakat dan pegawai bersedia diswab," tegasnya.


Sementara itu, Kalaksa BPBD Solsel, Richi Amran sesuai dengan surat edaran Satgas pusat agar penanganan Covid-19 di daerah tetap dilanjutkan, hal ini sesuai juga dengan edaran yang ada.


Sebanyak 194 unit tempat cuci tangan dan sudah didistribusikan ke masing masing sekolah, kecuali tingkat SMK, SMA.


"Jajaran SMA, SMK.memang belum diberikan karena sekolah tersebut merupakan kewenangan provinsi, karena BPBD Solok Selatan hanya berpedoman pada aturan kabupaten, namun hal ini akan kita bicarakan bagaimana sekolah tingkat SMK, SMA bisa juga mendapatkan alat cuci tangan itu," tutupnya. (Abg)