Perubahan SOTK, Kehumasan Beralih ke Diskominfo di Pemkab Lima Puluh Kota -->

IKLAN ATAS

iklan FEED halaman depan

Perubahan SOTK, Kehumasan Beralih ke Diskominfo di Pemkab Lima Puluh Kota

Selasa, 23 Februari 2021
Kadiskominfo Lima Puluh Kota sampaikan sambutan 

Lima Puluh Kota, fajarsumbar.com --- Terhitung 1 Januari 2021, Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan di Pemkab Lima Puluh Kota mengalami perubahan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  salah satunya bagian Kehumasan yang biasanya dikelola Sekretariat Daerah, kini beralih ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). 


Perubahan tersebut diutarakan Kepala Dinas Kominfo Lima Puluh Kota, Fery Chofa dalam sebuah pertemuan dengan awak media online dan media penyiaran, Selasa (23/02/2021) di Kota Payakumbuh. 


"Sekarang bagian kehumasan berada di Diskominfo. Sesuai dengan Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kongruen komunikasi dan informatika di pemerintah daerah. Selain itu, Permendagri Nomor 23 tahun 2014 tentang SOTK Pemda, serta Perbup Nomor 95 tahun 2020 tentang SOTK Diskominfo Pemkab Lima Puluh Kota. Diskominfo memiliki 3 Tusi utama  yakni Komunikasi Publik, Statistik dan Persandian. Sejak SOTK terbaru ini Kita masih mengalami banyak kekurangan. Disamping sarpras juga kekurangan personil. Namun Kita selalu berupaya untuk mengoptimalkan kinerja agar tusi tersebut terlaksana baik, sehingga UU Keterbukaan Informasi Publik di Pemkab Lima Puluh Kota tetap berjalan lancar,"terang Fery Chofa didampingi Kabid Komunikasi Publik Nuzul Firman dan Kabid Statistik dan Persandian, Titin, serta beberapa orang Kasi. 


Dalam pertemuan dengan awak media, siang itu. Fery Chofa bermaksud untuk meningkatkan kualitas hubungan kerjasama antara Pemkab dan awak media dalam rangka publikasi publik. Namun di tengah keterbatasan tersebut Pemkab Lima Puluh Kota masih tetap meraih prediket terbaik di tingkat provinsi, bahkan nasional. 


"Saat ini terjadi transisi kepemimpinan,  insyaallah pada Jumat tanggal 26 Februari 2021, Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik Gubernur Sumatera Barat di Padang secara Protokol Kesehatan. Untuk itu, perlu Kita ketahui, bahwa ada regulasi mengatur, yakni pejabat belum boleh melantik, memutasi, rotasi pada 6 bulan diawal jabatan dan 6 bulan diakhir jabatannya,"beber Fery Chofa, lagi. 


Untuk meningkatkan kualitas kerjasama dengan awak media, Fery Chofa berniat untuk peningkatan kualitas dan kompetensi/SDM wartawan, peningkatan kualitas layanan informasi publik terkait pembangunan di Pemkab Lima Puluh Kota. Dirinya beserta jajaran tetap menghargai salah satu fungsi pers, yakni sosial kontrol. 


"Kita bersama untuk pencapaian target audience dan reputasi. Agar tingkat kepercayaan masyarakat meningkat terhadap pelaksanaan pembangunan oleh Pemkab. Kuantitas jumpa pers bakal diatur dan terjadwal untuk setiap OPD (tatap muka) disebar siaran persnya. Sedang Virtual di masa pandemi. Selanjutnya, jumpa pers tidak terjadwal, sebagai responsif. Kunjungan Pers, liputan langsung ke lapangan difasilitasi Diskominfo. Serta Kita upayakan kunjungan Diskominfo ke media, apakah media Online memiliki kantor. Terakhir Liputan media,"ulasnya, sembari menampung masukan dari para awak media. 


"Kita akan jadwalkan pertemuan Bupati Lima Puluh Kota (Kepala daerah yang baru) untuk silaturahim dengan media. Mulai dengan Pimred, Redaktur, dan Reporter. Agar pencapaian publikasi publik berupa pengangkatan Isu publik, Isu prioritas atau viral dan Isu terindikasi krisis terhadap Pemkab, bisa dioptimalkan. Perlu diingat, Diskominfo adalah GPR (Goverment Public Relation), terkait Data, menyebarluaskan kebijakan pemda, menyebarkan evaluasi, menyampaikan informasi kebijakan pemda ke publik,"tandas Fery Chofa usai berdialog dengan awak media. (ul)