Sengketa Pilkada Lima Puluh Kota. Darman Sahladi Hormati Keputusan MK -->

IKLAN ATAS

iklan FEED halaman depan

Sengketa Pilkada Lima Puluh Kota. Darman Sahladi Hormati Keputusan MK

Selasa, 16 Februari 2021
Bagian dari 92 helai Putusan MK 

Lima Puluh Kota, --- Permohonan pasangan Darman Sahladi - Maskar Musdar Datuak Pobo terhadap pasangan Syafarudin - Rizki Kurniawan Nakasri dalam Pilkada Lima Puluh Kota di Mahkamah Konstitusi ditolak.

Sebagaimana diterangkan Ketua MK kepada awak media, Selasa (16/02/2021) sore, usai sidang pleno MK.

"Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima".

Dalam permohonan nomor 109/PHP.Bup-XIX/2021 itu, MK menilai, permohonan dari Darman Sahladi-Maskar M Dt Pobo tidak beralasan hukum. Pasalnya, permohonan dari pasangan yang diusung Demokrat-PAN-Nasdem tersebut tidak terpenuhi selisih suara.

Amar putusan, dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” ujar Hakim

Selisih suara berada di atas ambang batas perbedaan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota 2020.

Sementara dalil-dalil pokok permohonan terkait politik uang yang terstruktur sistematis dan dugaan ijazah palsu, menurut MK juga tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak dapat untuk menyimpangi ketentuan pasal ketentuan pasal 158 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 terkait selisih suara.

Arti kata, pemenang sengketa Pilkada Limapuluh Kota adalah pasangan terpilih Safaruddin Dt Bandaro dan Rizki Kurniawan Nakasri (RKN).

Kuasa Hukum Safari, Surya Candra sebelumnya juga menyampaikan eksepsi terkait selisih suara tersebut. Bahwa pada kenyataannya terdapat perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon yaitu sebesar 50.986 – 43.338 = 7.648 atau 31,43% – 26,71% = 4,72%.

“Maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, secara jelas menunjukkan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga sangat beralasan dan berdasar Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” tuturnya.

Pada sidang pleno pembacaan putusan kali ini, MK ternyata mengamini eksepsi tersebut, kemudian menjatuhkan putusan tidak dapat menerima permohonan pemohon.

Sementara, Calon Bupati Lima Puluh Kota, Darman Sahladi menghormati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua DPC Demokrat Lima Puluh Kota itu, menerima setiap putusan MK terhadap pelaporan sengketa Pilkada 2020 itu. 

“Apapun keputusan MK, kita hormati,” ucap Darman Sahladi.

"Semoga ke depan, Limapuluh Kota ini bisa dibangun di atas trust publik. Safarudin dan Rizki jangan kecewakan masyarakat, bangun semangat perubahan dan jangan melabrak aturan. Salam,"pungkasnya.(*)