7 Fraksi di DPRD Agam Sampaikan Pandangan Terhadap Ranperda Perubahan RTRW -->

IKLAN ATAS

iklan FEED halaman depan

7 Fraksi di DPRD Agam Sampaikan Pandangan Terhadap Ranperda Perubahan RTRW

Senin, 03 Mei 2021
Dr. H. Andri Warman, MM


Dipimpin  Wakil Ketua DPRD, Suharman bersama Bupati Agam, Dr. H. Andri Warman,MM didampingi Wakil Bupati, Irwan Fikri, SH. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan perda Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam, Senin (3/5).


Pada kesempatan itu Suharman menyampaikan, sebagaimana diatur dalam Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Tata Tertib DPRD Agam, maka setelah penyampaian nota penjelasan bupati, rapat dilanjutkan dengan tahap penyampaian pandangan umum fraksi.


"Sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah dalam agenda kegiatan DPRD bulan Mei, maka hari ini dilaksanakan tahapan panyampaian pandangan umum fraksi," ujarnya.


Berjabat tangan.



Pandangan umum fraksi bertujuan, untuk menanggapi penyampaian nota penjelasan dari Bupati Agam. Pandangan umum disampaikan oleh tujuh orang juru bicara dari setiap fraksi yang ada di DPRD Agam.


Disebutkan, pandangan umum Fraksi Gerindra disampaikan oleh Nesi Harmita, Fraksi PKS disampaikan Suhermi, Fraksi Demokrat Nasdem disampaikan Feri Adrianto, Fraksi PAN disampaikan Antonis.


"Kemudian Fraksi Golkar disampaikan Yutinof, Fraksi PPP disampaikan Irfawaldi dan Fraksi PBB, Hanura, Bekarya disampaikan Epi Suardi," sebutnya


.


Nesi Harmita sebagai penyampai dari Fraksi Gerindra mengatatakan, perlu peninjauan  ulang terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2011. Berdasarkan perkembangan ditengah masyarakat juga penyesuaian dengan regulasi yang ada dipusat 


"Namun demikian, Fraksi Gerindra menyarankan agar perubahan pada produk hukum daerah yang satu ini dilakukan secara teliti dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat Agam," ucapnya.


Selanjutnya Suhermi dari Fraksi PKS menyampaikan, semua perubahan yang telah diatur agar dapat dipelajari agar potensi persoalan bisa diantisipasi sejak awal. Dikatakan, perubahan RTRW sangatlah penting.


"Untuk itu perubahan dilakukan agar dapat menjawab persoalan yang ada dan mengantipasi potensi tantangan kedepan," kata Suhermi.


Sementara itu, Yutinof dari Fraksi Golkar menuturkan bahwa di dalam nota penjelasan bupati terdapat banyak regulasi yang baru, sehingga mempengaruhi RTRW Kabupaten Agam tahun 2010-2030.


Salam kompak.


"Kami menyarankan didalam pembahasan lebih lanjut agar betul-betul dilakukan kajian mendalam, terutama perubahan RTRW yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung," kata dia.


Feri Adrianto dari Fraksi Demokrat Nasdem menyampaikan, keberadaan RTRW sangat penting dalam proses pembangunan yang dilakukan daerah. Menurutnya, RTRW merupakan salah satu dasar dan pertimbangan perencanaan pembangunan, serta pemberian kepastian penggunaan pemanfaatan dan pengembangan lahan.


"Pengajuan Ranperda perubahan Perda RTRW ini mempunyai peran sangat strategis bagi daerah untuk membangun Kabupaten Agam yang lebih maju dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna dan berlanjutan," terangnya.


Antonis dari Fraksi PAN menyampaikan, pihaknya melihat sejumlah urgensi dan eksistendi Perda RTRW. Khususnya menyangkut kepastian hukum untuk percepatan pembangunan. "Serta dinamikan perkembangan Kabupaten Agam sebagaimana disebutkan di atas, maka kami sangat mendukung terhadap revisi RTRW Kabupaten Agam tahun 2010-2030," ucapnya.


Suasana rapat paripurna DPRD Agam.


Dalam pandangan Fraksi PPP yang disampaikan Irfawaldi mengapresiasi perevisian Perda RTRW Kabupaten Agam 2010-2030. Dikatakan, revisi dilakukan dalam rangka penyempurnaan untuk percepatan pembangunan bagi kepentingan masyarakat.


"Untuk itu, kami Fraksi PPP mengharapkan pelaksanaan pemetaan wilayah harus dengan metode partisipatif melibatkan masyarakat luas khususnya di wilayah hutan lindung," ujarnya.


Terkakhir, Epi Suardi dari Fraksi PBB, Hanura, Bekarya menyampaikan, revisi Perda RTRW merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan lingkungan strategis. 


Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Dr. Novi Irwan,S.Pd MM, Wakil Ketua Marga Indra Putra,S.Pd dan Wakil Ketua Irfan Amran serta yang lainnya. (adv)



adsen