LKPJ Bupati Tanah Datar 2020 Diterima dengan 33 Rekomendasi -->

IKLAN ATAS

iklan FEED halaman depan

LKPJ Bupati Tanah Datar 2020 Diterima dengan 33 Rekomendasi

Senin, 03 Mei 2021

  

Ketua DPRD Tanah Datar H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua H. Saidani, menyerahkan rekomendasi legislatif kepada Bupati Eka Putra, terkait dengan LKPj Bupati Tahun 2020.(ist)

Tanah Datar - Kalangan legislatif meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar segera menuntaskan persoalan tapal batas, baik tingkat nagari maupun kecamatan dan batas dengan kabupaten kota tetangga.


Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Tanah Datar H. Saidani, Jumat (30/4), pada rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat, dipimpin Ketua H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu, dihadiri Bupati Eka Putra beserta segenap jajaran di lingkungan Pemkab Tanah Datar.


‘’Ada 33 poin rekomendasi yang disampaikan DPRD untuk segera ditindaklanjuti pemerintah daerah. Itu merupakan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar Tahun Anggaran 2020,’’ katanya, sebagaimana disampaikan melalui keterangan pers Bagian Humas dan Protokol Setdakab Tanah Datar.


Selain soal tapal batas, katanya, hal lain yang juga direkomendasikan adalah penekanan untuk memanfaatkan sistem digitalisasi dalam upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Dinas Pariwisata, Perhubungan, dan Koperindag.


Saidani menjelaskan, pihaknya juga meminta kepada eksekutif agar meningkatkan pengawasan, dalam upaya menyikapi maraknya peredaran narkoba dan meruyaknya penyakit sosial di tengah-tengah masyarakat, dan melakukan pendataan ulang terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).


‘’Data yang akurat terkait UMKM akan mempermudah pemerintah dalam memfasilitasi dan memberi legalisasi terhadap unit-unit usaha rakyat, terutama yang berskala UMKM. Hal lain yang juga perlu ditangani dengan serius adalah keluhan rakyat terhadap sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi,’’ tuturnya.


Memberi penjelasan atas rekomendasi yang disampaikan, Bupati Eka mengatakan, pihaknya secara maksimal telah berusaha melaksanakan program dan kerja dengan sebaik-baiknya. Semua hasil upaya itu, tegasnya, diorientasikan semata-mata untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.


‘’Kami amat menyadari, keberhasilan yang dicapai sepanjang 2020 lalu tidak terlepas dari kerjasama semua elemen terkait, baik jajaran legislatif dan eksekutif, maupun dukungan dari Forkopimda dan masyarakat,’’ tuturnya.


Eka menyatakan, untuk mencapai target maksimal rencana pembangunan yang sudah ditetapkan, pihaknya senantiasa melakukan berbagai pembinaan, sehingga semua elemen terkait dapat meningkatkan kinerja, menjalankan tugas dengan tulus dan ikhlas, serta berupaya maksimal dalam melanjutkan program-program yang baik, sebagaimana telah terlaksana sebelumnya.


Atas semua keberhasilan yang dicapai, Bupati Eka menyampaikan ucapan terima kasih serta berharap, kerjasama yang baik tersebut dapat ditingkatkan di masa mendatang, dalam mewujudkan Tanah Datar madani yang maju dan sejahtera.


Soal tapal batas

Tapal batas di Kabupaten Tanah Datar memang menjadi masalah yang cukup pelik. Upaya penyelesaian bertahun-tahun hingga kini belum membuahkan hasil. Sejumlah konflik terbuka akibat tapal batas itu, sudah beberapa kali pula terjadi. Berbagai pihak menengarai, tapal batas tak ubahnya api dalam sekam.


Bupati Eka pada pekan pertama setelah dilantik menjadi bupati menjelaskan, semua pihak memang harus terlibat dalam menyelesaikannya, karena permasalahannya cukup komplek. ‘’Semua pihak harus dilibatkan dalam menyelesaikannya. Tapal batas menjadi permasalahan yang cukup komplek selama ini,’’ katanya pada kegiatan pemaparan batas wilayah Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar.


Tapal batas kabupaten berjuluk Luak Nan Tuo itu juga perlu didudukkan dengan Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Kota, Sijunjung, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Solok. Selain itu, banyak pula tapal batas nagari dan kecamatan di Tanah Datar yang hingga kini belum tuntas sepenuhnya.

Eka menegaskan, permasalahan tapal batas itu akan diselesaikan dengan serius, agar tidak meluas atau merambah ke permasalahan lainnya, sehingga merugikan masyarakat Tanah Datar atau masyarakat daerah tetangga. Berbagai upaya, menurutnya, sudah pernah dilakukan, namun belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan.(*)



adsen