Rp25,8 Miliar Dana APBD untuk Jaminan Kesehatan -->

IKLAN ATAS

iklan FEED halaman depan

Rp25,8 Miliar Dana APBD untuk Jaminan Kesehatan

Selasa, 04 Mei 2021


Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, memberi arahan pada kegiatan Forum Kemitraan terkait dengan pengelolaan jaminan kesehatan rakyat oleh BPJS Kesehatan. Pemda mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program tersebut.(ist)




Tanah Datar - Pemkab Tanah Datar mengalokasikan dana lebih dari Rp25,8 miliar dalam APBD 2021, untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan uang sebanyak itu, diharapkan 80,52 persen rakyat dapat terlayani semua urusan kesehatan mereka.


‘’Kabupaten Tanah Datar sudah memasuki tahun ke-8 pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tahun ini kita alokasikan dana APBD sebesar Rp25.874.788.800,- dana untuk program itu dengan harapan dapat menjangkau 80,52 persen dari total penduduk 374.691 jiwa,’’ kata Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Kamis (29/4), di Aula Kantor Bupati; Pagaruyuang.

Wabup mengatakan hal itu, saat memberi arahan pada Forum Kemitraan dan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Tanah Datar, diikuti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran terkait lainnya.

Dikatakan, saat ini Pemkab Tanah Datar telah mendaftarkan dan membayar iuran masyarakat, melalui dana sharing provinsi sebanyak 62.356 jiwa, dan melalui dana APBD Kabupaten sebanyak 3.642 jiwa.


‘’Terjadi penurunan pemanfaatan pelayanan kesehatan selama pandemi Covid-19, karena masyarakat banyak yang menghindari kontak langsung dengan tenaga medis, kecuali untuk hal yang bersifat darurat. Kami berharap, BPJS Kesehatan dapat meningkatkan pelayanan, terutama soal biaya pengobatan yang tidak sepenuhnya ditanggung BPJS, sehingga menjadi keluhan masyarakat,’’ ujarnya.


Richi mengakui, program JKN yang dilaksanakan BPJS Kesehatan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak di bidang kesehatan.


Ketua Komisi III DPRD Tanah Datar Arianto pada kesempatan itu menyatakan, ada banyak  permasalahan yang dikeluhkan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, terutama yang berhubungan dengan layanan BPJS Kesehatan. Kami berharap, tegasnya, masalah-masalah itu dapat disikapi oleh BPJS Kesehatan dengan baik.


‘’Ada banyak masalah yang dikeluhkan masyarakat. Kami minta pihak BPJS Kesehatan menyelesaikan masalah tersebut sebagaimana mestinya. BPJS Kesehatan juga harus meningkatkan sosialisasi program ke tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat paham dan dapat informasi menyangkut hak dan kewajiban mereka, selaku peserta layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan tersebut,’’ tuturnya.


Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Febri Yanti menjelaskan, program forum kemitraan itu merupakan bagian dari upaya sosialisasi yang dilakukan, karena tujuannya adalah melaksanakan advokasi kepada unsur pemerintah, membangun kemitraan, modal perekrutan, pendaftaran untuk kategori penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan PBPU/BP pemerintah daerah.


Tujuan lain, imbuhnya, membangun kemitraan dalam memberi dukungan bagi perluasan rekrutmen peserta dan dukungan terhadap program JKN, menyampaikan saran dan pendapat dalam pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan, dan menerima masukan terhadap pelaksanaan maupun perbaikan program di masa mendatang.


Pada kesempatan itu, Febri meminta bantuan pemerintah daerah agar nagari-nagari yang ada mendaftarkan program JKN, karena hingga saat ini, baru 41 dari 75 nagari yang ada yang teregistrasi ke dalam program JKN KIS. ‘’Masih ada 34 nagari yang belum melakukan registrasi,’’ katanya.(*)



adsen