Kepatuhan Pelayanan Publik di Padang Panjang Dinilai -->

IKLAN MGID ATAS

Kepatuhan Pelayanan Publik di Padang Panjang Dinilai

Kamis, 03 Juni 2021
Penjelasan penilaian kepatuhan publik oleh Fitri Harapan dari Ombusdsman Sumbar.


Padang Panjang, fajarsumbar.com - Penilaian kepatuhan pelayanan publik bukan untuk mencari kesalahan, akan tetapi digunakan sebagai tolak ukur melihat apakah pelayanan  publik sudah dilakukan secara baik atau belum. Ini sebagai pedoman untuk instansi dalam memberikan pelayanan. 


Demikian disampaikan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman RI Sumatra Barat, Meilisa Fitri Harahap, S.H, M.Kn dalam memberikan arahan  pendampingan penilaian kepatuhan tahun 2021 di Padang Panjang, Rabu (2/6) .


Penilaian kepatuhan dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan. 

 

Meilisia memaparkan beberapa komponen fokus penilaian dalam kepatuhan pelayanan publik 2021. 


Ada sembilan komponen fokus penilaian terhadap kepatuhan pelayanan publik.  Antara lain standar pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi dan moto pelayanan serta atribut. 


“Kami harap, dengan acara ini, OPD bisa melakukan persiapan lebih optimal sebelum penilaian kepatuhan. Sehingga bisa mendapatkan predikat zona hijau nantinya. Predikat kepatuhan tinggi (zona hijau) berada pada nilai 81,00 -100, " tuturnya.


Kegiatan pendampingan turut dihadiri Asisten III Administrasi Umum, Martoni, S.Sos, M.Si dan kepala OPD se-Kota Padang Panjang.


Martoni berharap, dengan adanya pendampingan ini, pelayanan publik kepada masyarakat dapat dilaksanakan dan dibenahi OPD masing-masing. Serta dapat memberikan energi yang positif agar penilaian kepatuhan berjalan dengan baik. (syam)