Gelar Hajatan, Lurah Depok Diperiksa -->

IKLAN ATAS

Gelar Hajatan, Lurah Depok Diperiksa

Minggu, 04 Juli 2021
Lurah di Depok diperiksa terkait menggelar resepsi pernihakan pada hari PPKM Darurat pertama (ilustrasi)


Depok - Seorang lurah di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, menggelar resepsi pernikahan pada hari pertama penerapan PPKM Darurat, Sabtu (3/7/2021). Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok yang mendengar kabar tersebut mengaku akan memeriksa lebih lanjut kejadian itu.


Video acara hajatan lurah itu sempat tersebar luas di media sosial. Dari rekaman video, terlihat para tamu undangan tengah berjoget bersama dalam acara itu.


"Kita akan segera melakukan pemeriksaan dan BAP terhadap yang bersangkutan. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan," kata Juru Bicara Satgas Kota Depok Dadang Wihana saat dihubungi, Minggu (4/7/2021) sebagaimana dikutip pada cnnindonesia.com.


Pemerintah secara resmi menerapkan PPKM Darurat mulai 3-20 Juli 2021. Upaya ini sebagai salah satu langkah pemerintah merespons lonjakan kasus covid-19.


Selama PPKM Darurat, ada sejumlah ketentuan baru yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya mengenai acara resepsi pernikahan.


Dalam aturan tersebut, acara resepsi pernikahan di masa PPKM Darurat hanya boleh dihadiri 30 orang dengan protokol kesehatan ketat.


Aturan tersebut juga melarang acara makan di tempat resepsi pernikahan. Makanan hanya dibolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.


Dadang melanjutkan pihaknya saat kejadian langsung turun ke lokasi tersebut. Ia mengatakan pihak Satpol PP kemarin langsung menghentikan hajatan tersebut.


"Terkait dengan kejadian resepsi pernikahan, Satgas Covid Kota Depok melalui Satpol PP sudah turun ke lapangan, sudah melakukan penghentian kegiatan," ungkap Dadang.


Menurut Dadang, sebetulnya pihak Satgas dan Camat sudah mewanti-wanti lurah tersebut sebelum menggelar acara. Apalagi, aturan yang berlaku sudah jelas.


"Kita tahu bahwa aturannya untuk resepsi pernikahan hanya 30 orang, khitanan 20. Terutama saat ini ketika PPKM darurat," ujar Dadang.


"Sebetulnya di Kota Depok aturan itu sudah diterapkan sejak dua minggu yang lalu ketika pengetatan PPKM dan sekarang dikuatkan kembali dengan PPKM darurat," tandasnya. (*)