Mulai 8 Juli Padang Panjang Terapkan PPKM Mikro -->

IKLAN ATAS

Mulai 8 Juli Padang Panjang Terapkan PPKM Mikro

Kamis, 08 Juli 2021
Pasar Pusat Padang dijepret, Kamis (8/7/2021) pagi.


Padang Panjang  - Satgas penanganan Covid-19 di Kota Padang Panjang langsung menindaklanjuti seluruh kebijakan pemerintah pusat melalui instruksi Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021 yang telah dituangkan dalam instruksi walikota No.239 Tahun 2021, mulai Kamis (8/7) diberlakukan penerapan PPKM Mikro sesuai aturan.


“Seluruh poin instruksi akan kita terapkan mulai Kamis ini. Diminta Satgas di tiap-tiap kelurahan untuk dapat  mengimplementasikan seluruh instruksi mengawasi seluruh aktivitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” ujar Plt. Kepala BPBD Kesbangpol, Ir. Zulheri, MM, Kamis  (8/7/2021) siang.


Zulheri mengatakan, mulai Kamis ini juga akan dilakukan sosialisasi PPKM Mikro kepada masyarakat oleh unsur gabungan yang akan dilakukan BPBD Kesbangpol, Kominfo dan TNI/Polri. Serta mengaktifkan kembali posko Satgas.


“Kita minta kepada OPD seperti Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperdakop UKM), dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk segera membuat SOP selama massa pemberlakuan PPKM Mikro,” terangnya.


Dijelaskannya, Disperdakop UKM agar segera mengedarkan instruksi khusus kuliner dan sarana perdagangan. Disporapar agar memasang spanduk penutupan objek wisata dan menyosialisasikan instruksi pelaksanaan PPKM ke hotel, ampera, rumah makan dan restoran. Bagian Kesra supaya menyosialisasikan ke seluruh pengurus masjid/musalla.


"Cafe dan tempat makan tetap bisa buka dengan tetap melaksankan protokol kesehatan yang ketat. Jam operasionalmya mulai pagi hingga jam 20.00 WIB. Pukul 17.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB tidak ada lagi yang melayani makan ditempat (take away)," katanya.


Bagi rekomendasi pelaksanaan pesta nikah yang sudah terlanjur keluar, untuk rentang waktu PPKM mikro, akan ditinjau ulang. Warga yang punya hajatan akan dihubungi dan diberikan penjelasan. Pihaknya juga tidak akan melakukan penyekatan, tapi lebih difokuskan pada penyiagaan di tingkat kelurahan terhadap orang-orang dari luar daerah yang masuk ke kelurahan.


Untuk pendidikan, Zulheri menjelaskan, pendidikan di bawah naungan Kemenag mengikuti sepenuhnya kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang Panjang. Kecuali pendidikan asrama yang santrinya sudah datang, diizinkan tatap muka dengan catatan seluruh santri sudah swab semua. Sedangkan untuk pendaftaran ulang PPDB, diupayakan daring semua atau diatur jumlah dan waktunya, sehingga sesuai prokes.


Sementara untuk penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan kurban, perlu diawasi Satgas kelurahan. Shalat Ied diselenggarakan di masjid dengan catatan mematuhi prokes yang berlaku. Malam takbiran pun tidak ada.


“Untuk pelaksanaan kurban, kami minta tidak ada kerumunan massa. Tidak ada pembagian kurban di masjid, tapi harus diantar panitia ke rumah-rumah,” sebutnya. (syam)