Ribuan Mahasiswa Bakal Geruduk Gedung DPR Tolak Jabatan Presiden 3 Periode Hari Ini -->

Adsense Atas-STIE AKBP-10 MEI 2022

Ribuan Mahasiswa Bakal Geruduk Gedung DPR Tolak Jabatan Presiden 3 Periode Hari Ini

Senin, 11 April 2022

 

Ilustrasi

JAKARTA - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, hari ini, Senin (11/4/2022).


Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Indonesia ini bakal menyuarakan aspirasinya sekira pukul 10.00 WIB.


"Estimasi massa aksi ada sekitar 1.000 massa. Kita mulai kumpul dari jam 10.00 WIB, siang," kata Koordinator bidang media BEM SI, Luthfi Yufrizal saat dikonfirmasi, Senin (11/4/2022), sebagaimana dikutip Okezone.com.


Salah satu tuntutan para mahasiswa dalam aksi hari ini yaitu menolak tiga periode masa jabatan presiden. Menurunya, tiga periode masa jabatan Presiden melanggar konstitusi.


Para mahasiswa berharap tuntutannya tersebut dapat diterima oleh elit politik yang mengusulkan wacana tiga periode masa jabatan presiden.


"Harapannya aksi kita berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi tuntutan yang kita berikan," harap Luthfi.


Sekadar informasi, wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode jabatan presiden mencuat dalam beberapa waktu belakangan ini. Mulanya, wacana ini mencuat ketika adanya usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari beberapa tokoh partai politik.


Sejauh ini, ada tiga partai politik (parpol) yang mendukung usulan penundaan pemilu. Tiga parpol tersebut yakni, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar. Ketiga partai tersebut sepakat pemilu 2024 ditunda. Usulan tersebut kemudian ditolak dan dikritisi banyak pihak karena dianggap melanggar konstitusi.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali menyatakan sikapnya menolak adanya penundaan pemilu 2024. Kepala negara menegaskan bahwa pemilu tetap akan digelar pada 14 Februari 2024. Bahkan, Jokowi sempat melarang menterinya untuk berbicara atau membahas tiga periode jabatan presiden. (*).