Walikota Padang Panjang Sampaikan Nota KUA PPAS ke DPRD -->

Adsense Atas-STIE AKBP-10 MEI 2022

Walikota Padang Panjang Sampaikan Nota KUA PPAS ke DPRD

Senin, 05 September 2022
Ketua DPRD Padang Panjang Mardiansyah didampingi dua wakilnya menerima Nota Perubahan KUA PPAS Tahun 2022 yang disampaikan Wakil Walikota Drs. Asrul.


Padang Panjang, fajarsumbar.com - Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022 disampaikan Walikota diwakili Wakil Walikota Drs. Asrul kepada DPRD, Senin (5/9).


Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md itu juga dilaksanakan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Padang Panjang oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD.


Asrul menyampaikan, nota pengantar ini adalah wujud politik hukum perundang-undangan untuk mengatur arah substansi kebijakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


"Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada dewan  karena hal ini merupakan suatu pertanda bahwa antara pemko dan DPRD mempunyai paradigma yang sama dalam usaha k meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat," ujarnya.


Secara keseluruhan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD 2022 mengalami penurunan Rp884.936.439 atau turun 0,16%. Dari Rp541.419.707.666 sebelum perubahan menjadi Rp540.534.771.227 setelah perubahan.


Sedangkan keseluruhan Belanja Daerah diproyeksikan naik  Rp6.181.702.729,47 atau naik 1,03% dari  Rp599.879.707.666 menjadi Rp606.061.410.395,47. 


Penerimaan pembiayaan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan pada penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang diproyeksikan sebelumnya. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD)  Padang Panjang Tahun 2021 didapatkan nilai SiLPA  Rp65.526.639.168,47 naik Rp7.066.639.168,47 atau 12,09% dari asumsi pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp58.460.000.000.


Sementara untuk pembahasan perubahan Propemperda 22 Agustus, disepakati rancangan Perda yang akan ditetapkan dalam Propemperda. 


Di antaranya, perubahan kedua atas Perdw Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.


Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.


Lalu perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.  Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah Serba Usaha Padang Panjang (Tetap) serta Rencana Tata Ruang Wilayah  Tahun 2021-2041.(syam)