Komentar
 |
| HM Nurnas |
Padang, fajarsumbar.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), HM Nurnas, mengungkapkan keprihatinannya atas kurangnya tindakan cepat dalam penanganan dan normalisasi sungai yang menyebabkan amblasnya jembatan di Korong Batang Sani, Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman.
Nurnas telah secara konsisten mengingatkan pemerintah provinsi dan kabupaten selama beberapa tahun terakhir untuk segera melakukan normalisasi dan penanganan sungai tersebut. Jembatan tersebut sangat penting bagi perekonomian dan akses transportasi masyarakat.
"Sayangnya, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah. Jika sungai Batang Sani tidak dinormalisasi, musibah seperti yang terjadi sekarang akan terus terulang. Sungai tersebut sudah dangkal, dengan air yang surut saat tidak hujan dan meluap dengan cepat saat hujan. Oleh karena itu, saya sudah berkali-kali mengingatkan agar normalisasi dilakukan," ujarnya pada Rabu (3/4/2024).
Nurnas juga menyoroti kemungkinan dampak yang meluas ke daerahnya di Padang Pariaman, yang dalam beberapa tahun terakhir sering mengalami banjir saat hujan deras.
Selain itu, Nurnas juga menegaskan pentingnya skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur di daerah, serta perlunya perhatian yang lebih besar terhadap normalisasi sungai di berbagai daerah di Sumbar.
"Pada saat ini, kekurangan perhatian tersebut terlihat dari anggaran infrastruktur sejak tahun 2019, yang terlalu minim untuk normalisasi sungai, penanganan pantai, peningkatan, dan pelebaran jalan provinsi. Saya sudah berulang kali menyuarakannya, dan sekarang masyarakat yang merasakannya. Ini yang sangat disayangkan," tambahnya.
Politisi Demokrat yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Bangunan (LPJKD) Sumbar, menggarisbawahi pentingnya pembelajaran dari masa lalu dalam peningkatan infrastruktur daerah.
"Dulu, pada periode Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) antara tahun 2004 hingga 2014, kerjasama yang kuat antara DPRD Provinsi dan Kementerian PU sangat memperjuangkan pembangunan infrastruktur. Sekarang, terlihatnya seperti tidak ada perhatian serius terhadap infrastruktur. Bencana yang merusak infrastruktur terus terjadi, tanpa perbaikan yang memadai," ungkapnya.
Untuk mengatasi hal ini, Nurnas menekankan perlunya gubernur memiliki tim yang mampu melakukan lobi efektif ke pemerintah pusat, seperti yang dilakukan pada masa jabatan Sabri Zakaria, Hediyanto, dan Dodi Ruswandi.
"Dengan adanya tim tersebut, kita bisa mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat untuk menangani masalah sungai, pantai, termasuk normalisasi sungai Batang Anai dan masalah lainnya. Jangan sampai kita hanya sibuk mengatasi bencana setelah terjadi, tetapi lakukan perencanaan yang matang dan skala prioritas yang jelas sejak awal. Perhatikan infrastruktur dengan serius dan lakukan pengecekan rutin," tegasnya.(*)