Komentar |
| Rachmad Wijaya |
Padang, fajarsumbar.com – Suara keras kembali menggema dari parlemen kota. Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, menyoroti wajah buram Pantai Padang yang seharusnya menjadi kebanggaan, justru kerap memalukan.
Menurutnya, berbagai keluhan wisatawan yang datang ke kawasan ikonik itu bukan sekadar cerita sepele. Dari parkir liar hingga harga makanan tak wajar, semua kini menjadi benang kusut yang tak kunjung diurai.
“Orang datang mau santai, malah terasa seperti dipalak. Ini bukan tempat wisata, tapi seperti arena tekanan,” tegas Rachmad dalam pernyataannya yang ditujukan langsung kepada Wali Kota Padang, Fadly Amran.
Pantai Padang, yang digadang-gadang sebagai ikon wisata utama ibukota Sumbar, dinilai Rachmad telah kehilangan esensi keramahannya. Alih-alih menjadi ruang publik yang nyaman dan menyenangkan, kini pantai tersebut justru dipenuhi kisah-kisah pengunjung yang merasa tak aman dan tidak dihargai.
Salah satu persoalan yang mencolok adalah praktik parkir liar yang tak terkendali. Bahkan, sejumlah video viral memperlihatkan pengunjung dipaksa parkir di titik tertentu oleh oknum yang mengaku petugas parkir, lengkap dengan arahan tempat makan yang harus dikunjungi. “Ini bukan cuma soal parkir. Ini intimidasi. Ini cara-cara premanisme yang dibungkus dalam pelayanan,” ujarnya geram.
Rachmad, yang juga menjabat Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumatera Barat, menyebut praktik tersebut telah mencoreng nama baik Kota Padang di mata wisatawan lokal maupun luar daerah. Ia mendesak agar pengelolaan parkir dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan pengunjung.
“Parkir itu pelayanan pertama yang dirasakan wisatawan. Kalau awalnya saja sudah tidak menyenangkan, bagaimana mereka mau menikmati suasana pantai? Harusnya pengunjung bebas memilih di mana mereka ingin parkir, tanpa tekanan,” katanya.
Tak hanya soal parkir, harga makanan dan minuman juga menjadi sorotan. Rachmad menerima banyak laporan soal tarif yang tak masuk akal dari pedagang di kawasan tersebut. Ada pengunjung yang merasa tertipu, bahkan enggan kembali karena merasa ‘dijebak’ harga.
“Kalau tidak dikendalikan, ini akan terus merusak. Harus ada standar harga yang ditetapkan dan dipantau. Tidak semua pedagang nakal, tapi kalau dibiarkan, yang baik pun bisa terbawa arus,” ucapnya.
Untuk itu, Rachmad meminta Wali Kota Padang untuk mengambil tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Ia menekankan pentingnya kehadiran Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan secara aktif dan rutin di lokasi.
“Harus ada pengawasan yang hidup, bukan hanya datang pas ada masalah. Ini kawasan wisata unggulan, harus ada rasa aman dan keadilan untuk pengunjung,” katanya lagi.
Ia juga mengingatkan bahwa wajah pariwisata adalah cermin dari komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Jika kawasan wisata saja tidak bisa ditata dengan baik, bagaimana dengan sektor lainnya?
“Ini soal keseriusan. Jangan hanya bicara promosi wisata kalau hal mendasarnya saja diabaikan. Pengalaman buruk satu orang bisa viral dan berdampak ke ribuan calon pengunjung lain,” tegas legislator dari Dapil Padang Selatan dan Padang Timur itu.
Rachmad menegaskan, jika Pemko Padang sungguh-sungguh ingin menjadikan Pantai Padang sebagai magnet wisatawan, maka semua aspek pelayanan harus dibenahi secara menyeluruh. Mulai dari parkir, pedagang, keamanan, hingga harga makanan. “Jangan tunggu pantai ini ditinggalkan, baru sibuk membenahi,” pungkasnya.(*)