Komentar |
| Antrean pengisian air bersih di Kuranji, Kota Padang melalui mobil tangki air BPBD akibat kekeringan melanda daerah tersebut. |
Padang, fajarsumbar.com - Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya teratasi, membuat kebutuhan air bersih warga terganggu dan memaksa pemerintah kota terus memutar strategi agar dampaknya tidak semakin meluas.
Dalam situasi yang serba sulit ini, berbagai langkah darurat hingga jangka menengah mulai dijalankan, mulai dari pendistribusian air bersih menggunakan mobil tangki hingga pemetaan wilayah terdampak secara lebih detail agar penanganan tidak salah sasaran.
Anggota DPRD Kota Padang, Yendril, Kamis (29/1/2026) menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum memperkuat solidaritas antarpihak, bukan justru memperuncing perbedaan pandangan yang berujung pada polemik berkepanjangan. Menurutnya, kekeringan yang terjadi kali ini berkaitan erat dengan faktor alam, khususnya dampak hidrometeorologi yang memengaruhi keseimbangan sumber daya air, sehingga penanganannya memang tidak bisa instan dan memerlukan kerja kolektif yang terukur.
Ia menjelaskan bahwa perubahan pada daerah aliran sungai (DAS) telah berpengaruh terhadap debit air yang mengalir ke jaringan irigasi, sehingga rembesan air tanah yang selama ini menjadi sumber sumur warga ikut berkurang secara signifikan. Kondisi tersebut membuat banyak sumur yang sebelumnya masih dapat diandalkan kini tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan harian, memaksa warga bergantung pada suplai bantuan air bersih dari pemerintah.
Yendril juga mengingatkan bahwa bencana dengan karakter hidrometeorologi seperti ini kerap datang di luar perkiraan, sehingga tidak sepenuhnya dapat dicegah melalui perencanaan biasa. Karena itu, menurutnya, yang paling dibutuhkan saat ini adalah respons cepat yang dibarengi koordinasi lintas sektor, bukan saling menyalahkan yang justru menguras energi tanpa memberi dampak langsung bagi masyarakat terdampak.
Disebutkan, kritikan terhadap pemerintah tetap penting sebagai fungsi kontrol, namun harus disampaikan secara proporsional dengan berbasis data serta fakta lapangan, bukan menyerang pribadi kepala daerah atau menyeret persoalan air bersih ke ranah politik elektoral. Dalam situasi darurat, kata dia, fokus utama semestinya diarahkan pada penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi warga, bukan pada narasi yang berpotensi memecah konsentrasi kerja.
Lebih jauh, Yendril menegaskan bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa menyelesaikan krisis ini sendirian, sebab pemerintah kota memiliki batas kewenangan dan kemampuan, begitu pula lembaga lain di luar pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi antarlembaga, dukungan masyarakat, serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen penting agar penanganan krisis air bersih dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh kebutuhan paling mendesak.
Sejauh ini, Pemerintah Kota Padang telah mengusulkan ratusan titik terdampak kekeringan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, dengan data yang disusun secara rinci berdasarkan nama dan alamat agar intervensi bisa lebih tepat. Sambil menunggu proses lanjutan dari pihak terkait, distribusi air bersih melalui mobil tangki tetap digencarkan ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan, sebagai langkah darurat agar aktivitas dasar masyarakat tetap bisa berjalan meski dalam keterbatasan.(Ab)