Komentar |
| Perhutanan Sosial Didorong Jadi Mesin Ekonomi Warga Hutan |
Padang, fajarsumbar.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai menggeser wajah perhutanan sosial dari sekadar program pelestarian menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Langkah itu terlihat melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Usaha Perhutanan Sosial (RUPS) yang digelar di Padang.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan, bimtek tersebut bukan kegiatan seremonial, melainkan upaya serius membekali kelompok perhutanan sosial agar mampu mengelola usaha secara terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pasar. Menurutnya, tanpa perencanaan usaha yang jelas, potensi hutan sulit memberi dampak ekonomi nyata.
Ia menilai perhutanan sosial kini telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah. Hutan tidak lagi diposisikan hanya sebagai kawasan lindung, tetapi juga sebagai ruang hidup yang mampu menopang kesejahteraan masyarakat sekitar tanpa merusak kelestariannya.
Mahyeldi mengungkapkan, hingga saat ini luas perhutanan sosial di Sumatera Barat telah mencapai sekitar 340 ribu hektare. Dampaknya mulai terasa, terutama pada peningkatan pendapatan petani hutan yang sejak 2025 rata-rata telah menyentuh angka Rp3,1 juta per bulan.
Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kualitas pengelolaan di tingkat kelompok. Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dituntut tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga mengelola usaha secara profesional dan kompetitif.
Karena itu, penyusunan RUPS dinilai menjadi fondasi penting. Dokumen ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola kelembagaan, memetakan potensi usaha, serta meningkatkan daya saing produk hasil hutan, mulai dari ekowisata, kopi, durian, madu, hingga kerajinan rotan.
Bimtek yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Sumbar selama dua hari tersebut diikuti 90 peserta, terdiri dari pengelola KPS/KUPS level Silver dan Gold dari 30 kelompok, serta para pendamping dari penyuluh kehutanan dan lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong kenaikan level KUPS hingga Gold dan Platinum, sekaligus mendukung target FOLU Net Sink 2030.
Mahyeldi berharap, kegiatan ini menghasilkan RUPS yang matang dan siap dijalankan di lapangan. Ia optimistis, jika dikelola dengan baik, perhutanan sosial tidak hanya menjaga hutan tetap lestari, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi masyarakat Sumatera Barat secara berkelanjutan. (*)