Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Berbeda dengan Muhammadiyah -->

AdSense New

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Berbeda dengan Muhammadiyah

Selasa, 17 Februari 2026

Kemenag menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah setelah menggelar Sidang Isbat pada Selasa (17/2/2026).(kemenag.go.id)


Jakarta, fajarsumbar.com - Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan tersebut diputuskan dalam sidang isbat yang digelar pada Selasa (17/2/2026) di Jakarta.


Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa keputusan diambil berdasarkan hasil perhitungan astronomi (hisab) serta laporan pemantauan hilal dari berbagai titik di Indonesia. Hasilnya, tidak ada satu pun lokasi yang memenuhi kriteria visibilitas hilal sebagaimana ditetapkan pemerintah.


Menurutnya, standar yang digunakan merujuk pada kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Dalam kriteria tersebut, tinggi hilal minimal harus mencapai 3 derajat dengan sudut elongasi minimum 6,4 derajat agar dapat dinyatakan memenuhi syarat terlihat.


Namun, berdasarkan data yang masuk, posisi hilal pada saat pemantauan masih berada di bawah ambang batas tersebut. Sudut elongasi yang terpantau hanya berkisar antara 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Dengan kondisi itu, secara astronomis hilal dinilai belum memenuhi kriteria visibilitas.


“Secara hisab, data hilal hari ini belum memenuhi standar MABIMS,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers usai sidang isbat. Karena itu, pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, dengan menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari.


Sidang isbat tersebut dihadiri berbagai unsur, mulai dari Komisi VIII DPR RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, serta Tim Hisab Rukyat Kemenag. Keterlibatan banyak pihak ini menunjukkan bahwa penetapan awal Ramadhan dilakukan melalui pendekatan kolektif berbasis keilmuan dan musyawarah.


Keputusan pemerintah ini sekaligus menandai adanya perbedaan dengan penetapan yang dilakukan Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.


Penetapan tersebut didasarkan pada penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebuah sistem kalender berbasis perhitungan astronomi global yang kini sepenuhnya diadopsi Muhammadiyah. Melalui pendekatan ini, prinsip yang digunakan adalah satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, tanpa bergantung pada batas geografis suatu negara.


Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak umat Islam untuk menyikapi perbedaan awal Ramadhan secara bijak dan penuh toleransi. Ia menegaskan bahwa perbedaan semacam ini bukan hal baru dan sudah kerap terjadi dalam sejarah penetapan kalender hijriah di Indonesia.


Haedar menilai, selama umat Islam belum memiliki kalender hijriah tunggal yang disepakati bersama, ruang ijtihad akan tetap terbuka. Karena itu, ia mengimbau agar tidak ada sikap saling menyalahkan atau merasa paling benar dalam menyikapi perbedaan tersebut.


Dengan dua pendekatan yang berbeda—rukyat berbasis kriteria MABIMS oleh pemerintah dan hisab global oleh Muhammadiyah—umat Islam di Indonesia kembali dihadapkan pada dinamika perbedaan awal Ramadhan. Meski demikian, para tokoh agama menekankan pentingnya menjaga ukhuwah dan persatuan di tengah keberagaman metode penentuan awal bulan hijriah.(*)