Komentar |
| Wabup Rahmat Hidayat temui Sekjen DPD RI, Muhammad Iqbal di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu 4 Maret 2026. |
Jakarta - Upaya mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi banjr dan longsor akhir 2025 lalu, terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintah daerah kini memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak.
Langkah tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Wakil Bupati (Wabup) Rahmat Hidayat ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Kompleks Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu (4/3/2026).
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mencari dukungan pusat agar pemulihan pascabencana bisa dipercepat.
Dalam pertemuan tersebut, Rahmat Hidayat diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Muhammad Iqbal, di ruang kerjanya. Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Zulfikar Saifuddin.
Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pemulihan infrastruktur di Padang Pariaman yang rusak akibat bencana banjir dan longsor.
Pemerintah daerah berharap DPD RI dapat membantu mengkomunikasikan persoalan tersebut kepada kementerian dan lembaga terkait.
Muhammad Iqbal menyambut baik kunjungan Wakil Bupati Padang Pariaman dan mengapresiasi langkah proaktif pemerintah daerah yang membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dalam upaya pemulihan pascabencana.
Menurutnya, sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, DPD RI akan berupaya memantau sekaligus mendorong percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera, khususnya di Padang Pariaman.
“DPD RI akan mengkomunikasikan hal ini dengan pihak-pihak terkait agar proses pemulihan infrastruktur pasca bencana dapat segera direalisasikan, termasuk melalui koordinasi dengan Ketua dan Anggota DPD RI,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa hingga Februari 2026 daerahnya masih berada dalam tahap pemulihan dari rangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun lalu.
Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada rumah warga, tetapi juga pada berbagai infrastruktur vital.
Berdasarkan data pemerintah daerah, total kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2,08 triliun. Selain itu, sebanyak 1.138 unit rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.
Pemerintah daerah memang telah menyalurkan bantuan perbaikan terhadap rumah warga yang terdampak. Namun, kerusakan infrastruktur masih cukup besar, termasuk robohnya sejumlah jembatan vital seperti Jembatan Koto Buruak dan Jembatan Anduriang yang memutus akses transportasi antarwilayah.
Rahmat juga mengungkapkan bahwa sebelum bencana terjadi, Kabupaten Padang Pariaman direncanakan memperoleh alokasi dana sekitar Rp65 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung program penanganan kebencanaan.
Karena itu, ia berharap DPD RI dapat ikut membantu mengawal realisasi program tersebut.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan, pemerintah daerah sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur.
“Kami berharap dukungan dari DPD RI agar dapat ikut memantau serta mendorong percepatan realisasi program pemulihan pasca bencana di Padang Pariaman,” ujar Rahmat.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Bupati Rahmat Hidayat turut didampingi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Padang Pariaman, Riki Zakaria, yang ikut membahas berbagai kebutuhan pemulihan infrastruktur daerah pascabencana.(saco).