Komentar
 |
| Suasana hearing DPRD Padang Panjang membahas LKPj Walikota tahun 2025. |
Padang Panjang, fajarsumbar.com - DPRD Kota Padang Panjang mulai menguliti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui agenda hearing maraton selama empat hari. Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tahun anggaran 2025.
Hearing berlangsung sejak Senin (13/4/2026) hingga Kamis (16/4/2026) di ruang sidang DPRD, melibatkan Komisi I, II, dan III bersama masing-masing OPD mitra kerja. Forum ini menjadi panggung evaluasi menyeluruh terhadap capaian program, sekaligus ruang terbuka untuk mengungkap berbagai kendala di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD, Mahdelmi, menegaskan bahwa hearing bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Saat memimpin hearing bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Komunikasi dan Informatika, Rabu (15/4), Mahdelmi menyebut forum ini sebagai momen krusial untuk menggali data faktual dari masing-masing OPD.
“Hearing ini menjadi ruang evaluasi sekaligus koordinasi. Kami ingin melihat sejauh mana program berjalan, apa saja kendalanya, baik dari sisi teknis maupun anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, hasil dari hearing akan menjadi bahan penting bagi DPRD dalam merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan, khususnya dalam menyusun arah kebijakan tahun 2026.
Lebih jauh, DPRD juga memanfaatkan forum ini untuk menginventarisasi persoalan yang selama ini menghambat optimalisasi program. Mulai dari keterbatasan anggaran, persoalan teknis di lapangan, hingga efektivitas pelayanan publik menjadi sorotan utama.
Mahdelmi menekankan, sinergi antara DPRD dan OPD menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Tanpa koordinasi yang kuat, program yang dirancang berpotensi tidak berjalan maksimal. “Tujuan akhirnya adalah bagaimana setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar selesai di atas kertas,” tegasnya.
Melalui hearing ini, DPRD berharap OPD dapat melakukan pembenahan internal, meningkatkan kualitas perencanaan, serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada capaian angka, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan dampak nyata yang dirasakan publik. Dengan pendekatan tersebut, DPRD optimistis kinerja OPD ke depan akan semakin terarah, efektif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Hearing LKPj ini pun diharapkan menjadi titik awal penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.(Syam)