Komentar
Kepala Dinas SDABK Sumbar, Rifda Suriani
Padang, fajarsumbar.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menggeber pembangunan infrastruktur sumber daya air. Tahun ini, tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp195,1 miliar disiapkan untuk membiayai 75 kegiatan yang dikerjakan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Sumbar.
Puluhan kegiatan tersebut menyasar kebutuhan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari pembangunan tanggul sungai, pengamanan kawasan pantai, pemeliharaan sungai, hingga rehabilitasi jaringan dan bendung irigasi yang mengalami kerusakan, termasuk akibat bencana.
Kepala Dinas SDABK Sumbar, Rifda Suriani, mengatakan pelaksanaan 75 kegiatan itu kini bergerak melalui sejumlah tahapan. Sebanyak 13 kegiatan telah berkontrak, empat kegiatan sudah mendapatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), 42 kegiatan berada dalam tahap evaluasi melalui E-Katalog, delapan kegiatan sudah tayang di E-Katalog, sementara delapan lainnya masih dalam proses perencanaan.
“Dari total 75 kegiatan, pelaksanaannya terbagi dalam beberapa kelompok pekerjaan sesuai kebutuhan infrastruktur sumber daya air. Kita terus mendorong agar seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan,” kata Rifda di Padang, Senin (10/8/2026).
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp115,34 miliar dialokasikan untuk pekerjaan bidang sungai dan pengamanan pantai. Porsi terbesar digunakan untuk pembangunan tanggul sungai yang mencapai Rp106,88 miliar. Selain itu, Rp6,73 miliar dialokasikan untuk pengamanan pantai dan sekitar Rp933,13 juta untuk pemeliharaan sungai.
Anggaran lainnya digunakan untuk penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan bagi konstruksi bendungan, embung serta bangunan penampung air lainnya sebesar Rp96,15 juta. Kemudian Rp700 juta disiapkan untuk perencanaan teknis dan dokumen lingkungan konstruksi pengendali banjir, lahar dan pengamanan pantai.
Menurut Rifda, pekerjaan bidang sungai dan pengamanan pantai tersebut terdiri dari 40 kegiatan. Berdasarkan perkembangan hingga 5 Agustus 2026, sebagian kegiatan masih berada dalam proses evaluasi pengadaan melalui E-Katalog, sementara sebagian lainnya telah tayang dan sedang memasuki tahapan persiapan pelaksanaan.
“Prosesnya terus berjalan. Untuk kegiatan yang masih dalam tahapan pengadaan, kita melakukan persiapan dokumen dan proses sesuai mekanisme yang berlaku agar pelaksanaannya dapat segera dimulai setelah seluruh tahapan terpenuhi,” ujarnya.
Tidak hanya sektor sungai, perhatian juga diarahkan pada infrastruktur irigasi. Pemprov Sumbar menyiapkan sekitar Rp49,60 miliar untuk pekerjaan di bidang tersebut, terdiri dari Rp41,52 miliar untuk rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, Rp7,95 miliar untuk rehabilitasi bendung irigasi, serta Rp125 juta untuk penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup konstruksi irigasi dan rawa.
“Berdasarkan progres per 5 Agustus lalu, sebagian besar masih dalam masa tayang di E-Katalog. Namun kita optimis kegiatan-kegiatan ini akan tuntas sesuai rencana,” tegas Rifda.
Sejumlah jaringan irigasi di berbagai daerah menjadi sasaran rehabilitasi. Di Kabupaten Padang Pariaman, misalnya, terdapat Irigasi Ladang Laweh dengan anggaran Rp3,5 miliar dan panjang penanganan sekitar 1.919,47 meter. Kemudian Irigasi Batang Sianok di Kabupaten Agam mendapat alokasi Rp3 miliar dengan panjang penanganan 1.628,01 meter.
Sementara itu, rehabilitasi Irigasi Bandar Panjang Salayo yang berada di Kabupaten Solok dan Kota Solok mendapat anggaran Rp5 miliar dengan panjang penanganan mencapai 2.765,42 meter. Pekerjaan serupa juga menyasar Irigasi Batang Selo dan Bandar Galo Gandang di Tanah Datar, Bandar Ipuh di wilayah Agam dan Padang Pariaman, serta Irigasi Sicaung di Padang Pariaman.
Sejumlah jaringan irigasi lainnya juga masuk program rehabilitasi, tersebar di Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok Selatan, Pesisir Selatan dan sejumlah daerah lainnya di Sumbar.
Untuk infrastruktur bendung, dua pekerjaan berada di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh. Yakni rehabilitasi Bendung Batang Lampasi dengan anggaran Rp1,5 miliar dan Bendung Batang Talawi yang mendapatkan alokasi Rp3 miliar.
Rifda mengatakan rehabilitasi jaringan irigasi dan bendung menjadi bagian penting untuk menjaga fungsi sistem pengairan. Infrastruktur tersebut diharapkan kembali berfungsi optimal sehingga dapat menunjang kebutuhan masyarakat, terutama sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
“Intinya, anggaran ini kita arahkan untuk mendukung infrastruktur sumber daya air yang memang dibutuhkan, baik untuk pengendalian dan pengamanan sungai maupun untuk menjaga fungsi jaringan irigasi,” katanya.
Secara keseluruhan, tambahan TKD yang diterima Pemprov Sumbar pada 2026 mencapai Rp534,98 miliar. Dari tambahan tersebut, Rp195,10 miliar diarahkan melalui Dinas SDABK untuk membiayai 75 kegiatan infrastruktur sumber daya air.
Pemprov Sumbar kini mendorong seluruh tahapan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut bergerak lebih cepat. Harapannya, anggaran yang cukup besar itu tidak berhenti pada proses administrasi, tetapi benar-benar berubah menjadi infrastruktur yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah Sumbar.(adpsb/bud)