Komentar |
| Kepala DLHPKPP Padang Pariaman, Andri Satria Masri dan Tum mensosialisasikan Program Bedah Rumah BSPS kepada calon penerima di Nagari Aua Malintang Selatan, Selasa, 8 September 2026 (foto.dok.dlhkpp) |
Parik Malintang - Ratusan keluarga masih menunggu rumah mereka berubah dari tak layak menjadi tempat tinggal yang manusiawi. Pada tahun 2026, 341 rumah tidak layak huni (RTLH) di Padang Pariaman mendapat sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PKP RI.
Program mulai bergulir melalui sosialisasi calon penerima di Nagari III Koto Aua Malintang Selatan, Selasa, 8 September 2026 lalu.
Namun persoalan RTLH tak selesai hanya dengan membedah 341 rumah. Sejak 2018, Padang Pariaman tercatat memperoleh alokasi BSPS sebanyak 1.528 unit.
Angka itu menunjukkan satu hal. Yakni kebutuhan hunian layak masih jauh lebih besar dibanding intervensi yang telah dilakukan.
Kini, mata pemerintah daerah Padang Pariaman diarahkan ke 2027. Kementerian PKP membahas target nasional Program Bedah Rumah/BSPS sebanyak 315.000 unit dengan anggaran sekitar Rp8,67 triliun.
Agaknya, untuk Padang Pariaman, ini peluang besar sekaligus ujian. Jika data RTLH tidak valid dan calon penerima tidak siap, kesempatan itu bisa kembali lewat begitu saja.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Padang Pariaman, Andri Satria Masri kepada Wartawan fajarsumbar.com, Senin (14/9/2026) menegaskan, pemerintah daerah harus bergerak sebelum kuota ditetapkan. Data RTLH, lokasi prioritas, calon penerima hingga dokumen persyaratan harus sudah disiapkan sejak dini.
Sebab, pertarungan mendapatkan bantuan bukan dimulai ketika kuota dibuka. Tetapi jauh sebelumnya, saat daerah lain sudah bergerak dan data Padang Pariaman masih berantakan.
BSPS bukan sekadar soal memperbaiki atap, dinding atau lantai. Di balik program itu, ada keluarga yang ingin tidur tanpa takut rumah roboh. Anak-anak yang membutuhkan ruang hidup sehat, dan warga yang menunggu negara hadir secara nyata.
Dengan 341 rumah masuk sasaran 2026, pekerjaan Padang Pariaman belum selesai. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan tidak ada lagi warga miskin yang hanya menjadi angka dalam daftar RTLH ketika peluang bantuan 2027 datang nantinya.(saco).