Warga Garegeh Protes 35 Siswa Lokal Gagal Masuk SMA Negeri -->

Iklan Atas

Warga Garegeh Protes 35 Siswa Lokal Gagal Masuk SMA Negeri

Selasa, 15 Juli 2025
Pintu utama SMA 5 Negeri di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat digembok warga 


Bukittinggi – Awal tahun ajaran baru 2025 di Bukittinggi, Sumatera Barat, diwarnai aksi protes puluhan warga yang merasa kecewa dengan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada Senin pagi (14/7), gerbang SMA Negeri 5 Bukittinggi digembok oleh warga Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, sebagai bentuk penolakan atas tidak diterimanya 35 calon siswa dari lingkungan sekitar.

Aksi tersebut menyebabkan kegiatan belajar mengajar terganggu, karena para guru dan siswa tidak dapat memasuki area sekolah.

“Kami hanya menuntut hak anak-anak kami untuk memperoleh pendidikan, sesuai dengan aturan zonasi dalam Permendikbud. Jangan sampai anak-anak dari daerah ini tersingkir di kampung halamannya sendiri,” ujar Sutan Rajo Bujang, tokoh masyarakat sekaligus pengurus Parik Paga Kurai.

Menurut Sutan, seluruh calon siswa yang ditolak berasal dari Garegeh dan Koto Selayan, wilayah yang secara geografis berada paling dekat dengan sekolah. Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan sekolah di atas tanah ulayat merupakan hasil kesepakatan dengan masyarakat adat, yang sejak awal memberikan izin dengan syarat agar warga lokal mendapat prioritas.

“Kesepakatan ini jelas. Tanah itu kami hibahkan dengan itikad baik, tapi kini janji itu diabaikan. Ini bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat adat,” tegasnya.

Sutan menambahkan, kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2017 dan kini kembali terulang karena tidak ada langkah perbaikan yang dilakukan oleh pihak terkait. Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa tidak hanya SMA Negeri 5, tetapi total ada 177 siswa lokal dari berbagai kelurahan di Bukittinggi yang gagal masuk sekolah negeri pada PPDB tahun ini.

“Kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, kami—Parik Paga, Ninik Mamak, dan Anak Nagari Kurai—akan ambil langkah tegas dengan menutup seluruh SMA negeri di Bukittinggi,” ancamnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik tersebut.(des*)