Jakarta – Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025–2034 bukan hanya berperan sebagai pendorong utama pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara besar-besaran, tetapi juga menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja dalam skala luas.
Pemerintah memproyeksikan bahwa RUPTL terbaru ini berpotensi membuka hingga 1,7 juta peluang kerja, dimana sekitar 760 ribu di antaranya adalah pekerjaan hijau (green jobs) yang tersebar pada berbagai pembangkit listrik berbasis energi bersih.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menguraikan bahwa dari total 1,7 juta lapangan kerja tersebut, sebanyak 836 ribu akan berada di sektor pembangkitan listrik, sementara 881 ribu lainnya akan tersebar di sektor transmisi, gardu induk, dan distribusi.
“Penyerapan tenaga kerja dari RUPTL ini diperkirakan mencapai 1,7 juta orang. Ini semua demi memastikan Indonesia bisa terang benderang,” ujar Bahlil saat konferensi pers peluncuran RUPTL PLN 2025–2034 di Jakarta, Senin (26/5).
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa dari 836.696 tenaga kerja di sektor pembangkitan, sekitar 91% atau lebih dari 760 ribu di antaranya merupakan green jobs yang berfokus pada pengembangan pembangkit listrik EBT.
“Kita ingin membuka peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam sektor ini,” tegasnya.
Rinciannya, sektor pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) diperkirakan akan menyerap 348.057 tenaga kerja, tenaga air dan mini hidro (PLTA/M) sekitar 129.759, serta PLTA Pump Storage sebanyak 94.195 orang.
Sektor pembangkit tenaga angin (PLTB) berpotensi menyerap 58.938 tenaga kerja, panas bumi (PLTP) sebanyak 42.700, dan sistem penyimpanan energi baterai sekitar 68.193 tenaga kerja.
Sementara itu, tenaga kerja dari pembangkit biomassa (PLTBm) diperkirakan mencapai 7.197 orang, biogas (PLTBg) sebanyak 1.481, tenaga sampah (PLTSa) sekitar 2.429, dan tenaga arus laut (PLTAL) sebanyak 341 orang.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa RUPTL ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin keandalan pasokan energi nasional dan mendukung target Net Zero Emissions, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Visi Pemerintah untuk mencapai swasembada energi bagi seluruh rakyat Indonesia akan membawa dampak positif, seperti penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan kelaparan, serta membuka peluang baru di sektor industri dan ekonomi,” kata Darmawan.
“PLN berkomitmen untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh bangsa,” tambahnya.(des*)